Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik Blusukan Risma, Haji Lulung Ingatkan agar Program Bansos Tepat Sasaran

Kompas.com - 09/01/2021, 11:35 WIB
Tsarina Maharani,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR Abraham Lunggana atau Haji Lulung ikut mengkritik aksi blusukan yang dilakukan Menteri Sosial Tri Rismaharani.

Ia mengingatkan agar Risma tidak melupakan tugas utama sebagai Mensos, yakni memastikan program bantuan sosial (bansos) tunai tepat sasaran dan memperbarui data penerima.

"Warga menunggu kiriman bansos BLT dari Mensos sampai ke tangan mereka," kata Lulung dikutip dari Kompas TV, Sabtu (9/1/2021).

Baca juga: Mensos Risma Blusukan, Pakar UGM : Dari Sisi Politik Pemerintahan Tidak Tepat

Apalagi, kata Lulung, KPK telah mengingatkan Kemensos untuk meningkatkan akurasi data penerima bansos Covid-19. Mensos sebelumnya, Juliari Batubara, ditahan KPK karena diduga terlibat korupsi dana bansos.

Menurutnya, jika tak ada perbaikan soal program bansos, aksi blusukan Risma bisa dianggap hanya sekadar manuver politik.

"Makanya, ketimbang sibuk blusukan Bu Risma sebaiknya memprioritaskan bansos BLT dulu, karena ini menyangkut hajat rakyat banyak. Jangan sampai pandemi ini justru melahirkan gelombang tunawisma baru karena mereka tidak mendapatkan bansos pemerintah," ujarnya.

Baca juga: Cerita Mensos Risma Bantu Tunawisma di Jakarta Saat Masih Jadi Wali Kota Surabaya

Sementara itu, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai aksi blusukan Risma sebagai hal yang wajar.

Namun, Adi mengingatkan agar Risma jangan hanya sibuk di DKI Jakarta. Sebab, ada 33 provinsi lain yang juga perlu diperhatikan.

"Terlepas dari kontroversinya, blusukan ini sebetulnya bagus. Tapi blusukannya jangan hanya di Jakarta. Tunjukkan juga di Papua, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain," kata Adi saat dihubungi, Kamis (7/1/2021).

Baca juga: Blusukan Mensos Risma di DKI, Kritik, hingga Bantahan soal Setting-an

Menurut Adi, jika Risma hanya fokus dengan masalah penyandang sosial di DKI Jakarta, maka tak heran jika muncul isu yang menyebut aksi blusukan itu hanya sebagai pencitraan demi kursi DKI-1.

Ia mengatakan, aksi blusukan Risma itu juga harus diiringi dengan penyelesaian masalah yang konkret.

Jika Risma mampu melakukan itu, Adi yakin publik akan menghormati kinerja Risma sebagai Mensos dan memahami bahwa blusukan memang merupakan gaya kepemimpinannya.

"Saya kira publik akan memahami bahwa Risma bukan blusukan untuk DKI Jakarta. Tapi murni merpresentasikan dirinya sebagai Mensos yang memang gaya dan style politiknya blusukan," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com