Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Mentan Bina Para Petani Kedelai

Kompas.com - 07/01/2021, 07:45 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Selain meminta harga kembali normal, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga meminta Kementerian Pertanian membina para petani kedelai.

Hal tersebut disampaikan Wapres kepada Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo saat bertemu di kediaman dinas, Rabu (6/1/2020).

"Jadi tadi Wapres meminta itu (pembinaan petani kedelai) dan Mentan menyanggupi dalam artian akan turun ke lapangan," ujar Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi kepada wartawan, Rabu malam.

Baca juga: Wapres Minta Mentan Kembalikan Harga Kedelai Jadi Normal Lewat Operasi Pasar

Masduki mengatakan, Mentan telah mengetahui sentra-sentra pengembangan kedelai di daerah.

Dengan demikian, upaya pembinaan petani pun akan mudah untuk dilakukan.

Bahkan, kata dia, muncul gagasan untuk mengajak organisasi di pesantren, khususnya di daerah-daerah sentra kedelai untuk mengembangkan produksi kedelai.

"Kalau memang ada kemungkinan untuk dikembangkan kedelai, maka dia akan koordinasi," ucap Masduki.

Baca juga: Cek Gudang Importir Kedelai, Satgas Pangan Belum Temukan Pelanggaran

Selain itu, dalam pertemuan juga Wapres meminta Mentan mengembalikan harga kedelai menjadi normal.

Pasalnya, saat ini harga kedelai melonjak tinggi sehingga membuat masyarakat, terutama pengrajin tahu dan tempe keberatan.

Masduki mengatakan, salah satu cara yang disarankan Wapres Ma'ruf untuk mengembalikan harga kedelai tersebut adalah dengan menggelar semacam operasi pasar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com