Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diharapkan Tak Beda Narasi dalam Penanganan Covid-19

Kompas.com - 02/01/2021, 10:34 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Bidang Penelitian Fundamental Lembaga Biologi Molekular (LBM) Eijkman Herawati Sudoyo mengatakan, penanganan Covid-19 tidak bisa diselesaikan sendiri pemerintah.

Penanganan Covid-19, kata Herawati, membutuhkan kolaborasi dengan berbagai sektor mulai akademisi, media, bisnis hingga masyarakat.

"Nah kita melihat sebenarnya komunikasi publik itu akuilah memang buruk sekali," kata Hera dalam dalam acara "Satu Meja The Forum" yang ditayangkan Kompas TV, dilansir pada Sabtu (2/1/2021).

Baca juga: Daftar Penerima Vaksin Covid-19 Tahap 1 Sudah Keluar, Masyarakat Bisa Cek Secara Daring

Oleh karenanya, Herawati menyarankan, pemerintah memiliki komunikasi yang baik dan narasi yang kompak dalam penanganan Covid-19 agar tak membingungkan masyarakat.

"Kita harapkan ke depan (2021) tidak ada lagi institusi pemerintah yang memberikan perbedaan narasi. Semua jadi satu, jadi kompak karena publik itu bingung," ujarnya.

Sementara itu, budayawan Radhar Panca Dahana menilai, terjadi perubahan mendasar dari perilaku masyarakat sejak pandemi Covid-19 berlangsung di Tanah Air.

Namun, menurut Radhar, pemerintah tidak memiliki indikator untuk menunjukkan terjadinya perubahan perilaku masyarakat.

"Pemerintah tidak punya indikator yang menunjukkan ada perubahan atau tidak, padahal sebenarnya dalam pernyataannya perubahan perubahan itu terjadi," kata Radhar.

Baca juga: Ada 751.270 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Vaksinasi Mulai Pertengahan Januari

Lebih lanjut, Radhar mengatakan, selain perubahan perilaku, persoalan utama masyarakat selama pandemi adalah kesehatan dan ekonomi.

Oleh karenanya, ia berharap seluruh pihak memahami dengan baik perubahan dan persoalan mendasar tersebut.

"Di balik itu ada persoalan besar dan mendasar mengenai bagaimana kita memahami dengan baik kenyataan hidup kita saat ini," ujar Radhar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com