Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Harap MUI Miliki Cara Berpikir yang Sama

Kompas.com - 24/12/2020, 15:19 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki kesamaan dalam berpikir meski berasal dari organisasi Islam dengan latar belakang yang berbeda.

Ma'ruf mengingatkan agar dalam hal bersifat pokok dan strategis MUI harus memiliki satu pandangan, sesuai prinsip la yunkaru al-mukhtalafu fiihi innama yunkaru al majmu’ alaihi.

Artinya, hal-hal yang memang ada perbedaan itu harus ditolerir.

"Maksudnya, terhadap hal-hal yang diperselisihkan (ikhtilaf) harus ditoleransi, tidak boleh ada sikap ego kelompok atau fanatisme kelompok. Sedangkan hal-hal yang bersifat penyimpangan (inhiraf) tidak boleh ditoleransi," ujar Ma'ruf dalam acara pengukuhan Dewan Pimpinan MUI secara daring, Kamis (24/12/2020).

Oleh karena itu, ia pun meminta agar para pengurus MUI kompak dalam setiap langkah yang diambil.

Baca juga: Jadi Menparekraf, Sandiaga Ungkap Pesan Wapres Kepadanya

Ia mencontohkan, MUI selama ini sudah berhasil membuat keputusan-keputusan fatwa yang bulat, tanpa ada pendapat yang berbeda (dissenting opinion).

"Begitu juga dalam berbagai keputusan yang lain. Saya berharap ke depan hal seperti ini harus terus dipertahankan," kata dia.

Ma'ruf juga mengingatkan agar keputusan yang harus menjadi landasan berpikir dan bergerak MUI adalah taswiyatul manhaj.

Artinya, adanya kesamaan cara dalam berpikir dan bertindak sekalipun ada perbedaan dalam hal-hal yang sifatnya furu’iyyah.

Selain itu, keberadaan MUI juga diharapkan bisa berperan sebagai payung besar dari gerakan seluruh umat Islam di Indonesia, baik yang tergabung dalam organisasi masyarakat Islam maupun tidak.

Baca juga: Wapres: Keberhasilan Reformasi Birokrasi Ditentukan Kualitas SDM

"Menjadi kewajiban MUI untuk mengkoordinasikan semua gerakan yang mengatasnamakan umat islam sehingga MUI dapat berperan sebagai imam institusi," kata dia.

Ma'ruf juga berharap agar MUI dapat menjalankan fungsi kalimatun sawa’ atau melting pot, yakni tempat titik temu dari beragam perbedaan di antara ormas dan kelembagaan Islam di Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com