Salin Artikel

Wapres Harap MUI Miliki Cara Berpikir yang Sama

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki kesamaan dalam berpikir meski berasal dari organisasi Islam dengan latar belakang yang berbeda.

Ma'ruf mengingatkan agar dalam hal bersifat pokok dan strategis MUI harus memiliki satu pandangan, sesuai prinsip la yunkaru al-mukhtalafu fiihi innama yunkaru al majmu’ alaihi.

Artinya, hal-hal yang memang ada perbedaan itu harus ditolerir.

"Maksudnya, terhadap hal-hal yang diperselisihkan (ikhtilaf) harus ditoleransi, tidak boleh ada sikap ego kelompok atau fanatisme kelompok. Sedangkan hal-hal yang bersifat penyimpangan (inhiraf) tidak boleh ditoleransi," ujar Ma'ruf dalam acara pengukuhan Dewan Pimpinan MUI secara daring, Kamis (24/12/2020).

Oleh karena itu, ia pun meminta agar para pengurus MUI kompak dalam setiap langkah yang diambil.

Ia mencontohkan, MUI selama ini sudah berhasil membuat keputusan-keputusan fatwa yang bulat, tanpa ada pendapat yang berbeda (dissenting opinion).

"Begitu juga dalam berbagai keputusan yang lain. Saya berharap ke depan hal seperti ini harus terus dipertahankan," kata dia.

Ma'ruf juga mengingatkan agar keputusan yang harus menjadi landasan berpikir dan bergerak MUI adalah taswiyatul manhaj.

Artinya, adanya kesamaan cara dalam berpikir dan bertindak sekalipun ada perbedaan dalam hal-hal yang sifatnya furu’iyyah.

Selain itu, keberadaan MUI juga diharapkan bisa berperan sebagai payung besar dari gerakan seluruh umat Islam di Indonesia, baik yang tergabung dalam organisasi masyarakat Islam maupun tidak.

"Menjadi kewajiban MUI untuk mengkoordinasikan semua gerakan yang mengatasnamakan umat islam sehingga MUI dapat berperan sebagai imam institusi," kata dia.

Ma'ruf juga berharap agar MUI dapat menjalankan fungsi kalimatun sawa’ atau melting pot, yakni tempat titik temu dari beragam perbedaan di antara ormas dan kelembagaan Islam di Indonesia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/12/24/15195771/wapres-harap-mui-miliki-cara-berpikir-yang-sama

Terkini Lainnya

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke