Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polemik Vaksinasi Covid-19 Berbayar, Tak Capai Herd Immunity hingga Potensi Komersialisasi

Kompas.com - 15/12/2020, 15:13 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah memutuskan tak menanggung seluruh biaya vaksinasi Covid-19 dalam program vaksinasi massal.

Dari target 107 juta penduduk yang akan divaksin, hanya 30 persennya atau 32 juta orang yang akan mendapat vaksin secara gratis. Sisanya, sebanyak 70 persen atau 75 juta orang akan memperoleh vaksin dengan cara mandiri atau berbayar.

Pemerintah beralasan tak menanggung biaya seluruh masyarakat dalam program vaksinasi massal lantaran harus menghemat anggaran di pos lainnya dalam penanganan Covid-19.

Baca juga: Soal Vaksin Covid-19 Berbayar, KSP: Demi Keadilan

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 sekaligus Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, penanganan Covid-19 tak hanya bertumpu pada vaksinasi.

"Fiskal kita kan masih diperlukan juga anggaran untuk RS, APD, layanan kesehatan lainnya," kata Nadia.

Ia mengatakan, seandainya seluruh biaya vaksinasi digratiskan, maka anggaran penanganan pandemi Covid-19 berpotensi membengkak. Sementara, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih minus.

Baca juga: Satgas Minta Tes Swab Covid-19 Dihemat, IDI: Tak Boleh jika untuk Contact Tracing

Herd immunity bisa tak tercapai

Rencana pemerintah yang tak menggratiskan vaksin Covid-19 bagi seluruh masyarakat yang menjadi target dinilai membawa dampak negatif.

Dampak negatif utama dari rencana tersebut ialah sulitnya Indonesia mencapai angka herd immunity (kekebalan kelompok) ketika program vaksinasi dimulai.

Padahal, herd immunity merupakan tujuan utama dari pelaksanaan program vaksinasi.

Baca juga: Mungkinkah Vaksin Covid-19 di Indonesia Gratis untuk Semua? Ini Jawaban Pemerintah

"Kalau ada harga berarti ada yang tidak mampu memenuhi harga. Kalau ada yang tidak mampu memenuhi harga, boleh jadi tidak mampu memenuhi ekspektasi minimal memenuhi herd immunity," kata Anggota Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra.

Dengan disuntikkannya vaksin ke masyarakat, diharapkan antibodi untuk menangkal virus corona muncul dan masyarakat tak saling menulari lagi.

Tanpa terbentuknya herd immunity maka wabah Covid-19 di Indonesia tak akan berakhir dan program vaksinasi akan sia-sia.

Baca juga: Saat Pemerintah Didesak untuk Gratiskan Vaksin Covid-19...

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com