Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belum Keluarkan Fatwa Halal untuk Vaksin Covid-19, MUI: Kami Ikuti Arahan Presiden

Kompas.com - 07/12/2020, 15:50 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Lukmanul Hakim mengatakan, hingga kini MUI belum bisa mengeluarkan fatwa terhadap vaksin Covid-19 dari China yang tiba di Indonesia pada Minggu (6/12/2020).

Menurut Lukman, pihaknya tetap mengikuti arahan Presiden Joko Widodo bahwa sebelum dapat digunakan, vaksin memerlukan tahapan perizinan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terlebih dahulu.

"Kita selalu komunikasi dengan pemerintah, dan memang sepakat, seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden bahwa prosedurnya tetap ditempuh seperti itu," kata Lukman saat dihubungi Kompas.com, Senin (7/12/2020).

Baca juga: Pemerintah Upayakan Pengadaan Vaksin Covid-19 dari COVAX

Ia melanjutkan, saat ini MUI masih menunggu BPOM mengeluarkan rekomendasi apakah vaksin dapat digunakan atau tidak.

Apabila izin dapat digunakan, kata dia, maka MUI akan bisa mengeluarkan fatwa halal dari obat atau vaksin tersebut.

"Fatwanya seperti apa. Kalau halal ya otomatis bisa dipakai, kalau tidak nanti akan bagaimana, tetap ditempuh itu semua tahapannya. Itu kan arahannya Pak Presiden," ucap dia.

Selain menunggu BPOM mengeluarkan rekomendasi, lanjut Lukman, MUI juga tengah menunggu kelengkapan data dari produsen vaksin atau perusahaan China.

Baca juga: Soal Kehalalan Vaksin Covid-19, MUI: Kami Masih Tunggu Kelengkapan Data

Menurut Lukman, hal ini karena perlengkapan vaksin tersebut dinilai masih kurang.

"Memang komunikasi sudah jalan terus dengan produsen melalui Bio Farma, tetapi kami lihat kelengkapan datanya masih belum semuanya. Kami masih menunggu kelengkapannya itu satu hal," katanya.

Oleh karena itu, ia berharap proses komunikasi antara Bio Farma dan produsen dapat selesai dengan kelengkapan data.

Sehingga, proses tahapan pengeluaran rekomendasi dari BPOM dapat segera dilanjutkan dengan fatwa dari MUI.

"Saya berharap pihak perusahaan melalui Bio Farma bisa mempercepat prosesnya, atau penyediaan informasi-informasinya. Kami masih tunggu data-data tambahan dari mereka," tutur Lukman.

Baca juga: Cerita Menlu Retno Komunikasi Tiap Jam dengan Menlu China untuk Pastikan Kedatangan Vaksin Covid-19

Sebelumnya diberitakan, vaksin Covid-19 dari China telah tiba di Indonesia pada Minggu (6/12/2020) melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Vaksin siap suntik sejumlah 1,2 juta dosis itu diangkut dengan pesawat Garuda Indonesia Boeing 777-300.

Presiden Jokowi dalam tayangan terpisah mengatakan, vaksin memerlukan tahapan sebelum dapat digunakan masyarakat.

"Tapi untuk memulai vaksinasi masih memerlukan tahapan-tahapan dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan),” ucap Jokowi, Minggu.

Selain dengan perusahaan China yaitu Sinovac, Indonesia juga menjalin komitmen pengadaan vaksin dengan perusahaan biofarmasi lainnya, yakni Sinopharm yang bekerja sama dengan G42 di Uni Emirat Arab, CanSino, dan AstraZeneca.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com