Soal Kehalalan Vaksin Covid-19, MUI: Kami Masih Tunggu Kelengkapan Data

Kompas.com - 07/12/2020, 15:33 WIB
Petugas menurunkan kontainer berisi vaksin COVID-19 saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, tangerang, Banten, Minggu (6/12/2020). Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 buatan perusahaan farmasi Sinovac, China, tiba di tanah air untuk selanjutnya akan diproses lebih lanjut ke Bio Farma selaku BUMN produsen vaksin. ANTARA FOTO/DHEMAS REVIYANTOPetugas menurunkan kontainer berisi vaksin COVID-19 saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, tangerang, Banten, Minggu (6/12/2020). Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 buatan perusahaan farmasi Sinovac, China, tiba di tanah air untuk selanjutnya akan diproses lebih lanjut ke Bio Farma selaku BUMN produsen vaksin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Lukmanul Hakim mengatakan, proses fatwa vaksin Covid-19 baru sampai pada tahap menunggu kelengkapan data dari produsen melalui Bio Farma.

"Memang komunikasi sudah jalan terus dengan produsen melalui Bio Farma, tetapi kami lihat kelengkapan datanya masih belum semuanya. Kami masih menunggu kelengkapannya itu satu hal," kata Lukman saat dihubungi Kompas.com, Senin (7/12/2020).

Ia melanjutkan, MUI juga masih menunggu penetapan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebelum bisa menyatakan bahwa vaksin tersebut halal atau tidak.

Baca juga: Vaksin Sinovac Tiba di indonesia, Jabar Utamakan Wilayah Berisiko Tinggi

Lebih lanjut Lukman mengatakan, ada tiga hal yang harus diperhatikan untuk menentukan kehalalan produk obat.

"Ada tiga syarat dari obat itu harus ada safety, quality dan efficacy. BPOM itu mengeluarkan izin atas dasar tiga hal itu. Safety-nya bagaimana keamanannya, kualitasnya dan khasiatnya bagaimana. Kalau sudah ada itu, BPOM akan keluarkan surat apapun rekomendasinya," jelasnya.

Untuk itu, Lukman mengatakan tengah menunggu surat rekomendasi dari BPOM, baru MUI dapat mengeluarkan fatwa.

Menurutnya, proses ini sudah sejalan dengan apa yang diungkapkan Presiden Joko Widodo terkait tahapan vaksin.

"Pemerintah sepakat seperti yang sudah dikatakan Presiden, prosedurnya tetap menempuh seperti itu. Kehadiran vaksin memang ada, tapi prosedurnya seperti apa ya tetap ditempuh," ucap dia.

Namun, Lukman menambahkan apabila dari BPOM nantinya sudah mengeluarkan rekomendasi perizinan vaksin, maka MUI akan mengeluarkan fatwa vaksin dapat digunakan.

Diberitakan, vaksin Covid-19 dari China telah datang di Indonesia pada Minggu (6/12/2020) melalui bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X