Belum Keluarkan Fatwa Halal untuk Vaksin Covid-19, MUI: Kami Ikuti Arahan Presiden

Menurut Lukman, pihaknya tetap mengikuti arahan Presiden Joko Widodo bahwa sebelum dapat digunakan, vaksin memerlukan tahapan perizinan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terlebih dahulu.

"Kita selalu komunikasi dengan pemerintah, dan memang sepakat, seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden bahwa prosedurnya tetap ditempuh seperti itu," kata Lukman saat dihubungi Kompas.com, Senin (7/12/2020).

Ia melanjutkan, saat ini MUI masih menunggu BPOM mengeluarkan rekomendasi apakah vaksin dapat digunakan atau tidak.

Apabila izin dapat digunakan, kata dia, maka MUI akan bisa mengeluarkan fatwa halal dari obat atau vaksin tersebut.

"Fatwanya seperti apa. Kalau halal ya otomatis bisa dipakai, kalau tidak nanti akan bagaimana, tetap ditempuh itu semua tahapannya. Itu kan arahannya Pak Presiden," ucap dia.

Selain menunggu BPOM mengeluarkan rekomendasi, lanjut Lukman, MUI juga tengah menunggu kelengkapan data dari produsen vaksin atau perusahaan China.

Menurut Lukman, hal ini karena perlengkapan vaksin tersebut dinilai masih kurang.

"Memang komunikasi sudah jalan terus dengan produsen melalui Bio Farma, tetapi kami lihat kelengkapan datanya masih belum semuanya. Kami masih menunggu kelengkapannya itu satu hal," katanya.

Oleh karena itu, ia berharap proses komunikasi antara Bio Farma dan produsen dapat selesai dengan kelengkapan data.

Sehingga, proses tahapan pengeluaran rekomendasi dari BPOM dapat segera dilanjutkan dengan fatwa dari MUI.

"Saya berharap pihak perusahaan melalui Bio Farma bisa mempercepat prosesnya, atau penyediaan informasi-informasinya. Kami masih tunggu data-data tambahan dari mereka," tutur Lukman.

Sebelumnya diberitakan, vaksin Covid-19 dari China telah tiba di Indonesia pada Minggu (6/12/2020) melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Vaksin siap suntik sejumlah 1,2 juta dosis itu diangkut dengan pesawat Garuda Indonesia Boeing 777-300.

Presiden Jokowi dalam tayangan terpisah mengatakan, vaksin memerlukan tahapan sebelum dapat digunakan masyarakat.

"Tapi untuk memulai vaksinasi masih memerlukan tahapan-tahapan dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan),” ucap Jokowi, Minggu.

Selain dengan perusahaan China yaitu Sinovac, Indonesia juga menjalin komitmen pengadaan vaksin dengan perusahaan biofarmasi lainnya, yakni Sinopharm yang bekerja sama dengan G42 di Uni Emirat Arab, CanSino, dan AstraZeneca.