Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KawalCovid19: Mengherankan, Pandemi Sudah 9 Bulan tapi Pendataan Kasus Masih Terkendala Sistem

Kompas.com - 04/12/2020, 12:05 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Co-founder KawalCovid19 Elina Ciptadi memberikan beragam pertanyaan atas pengakuan pemerintah dalam hal ini Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 terkait perbedaan data harian Covid-19 antara pusat dan pemerintah daerah (pemda).

Menurut dia, perbedaan data menunjukkan pemerintah belum serius dalam memberikan informasi seputar kasus Covid-19 kepada masyarakat.

"Kita jadi bertanya-tanya, sistemnya ini bagaimana? Setelah 9 bulan pandemi ini, kok soal sistem masih jadi kendala?" kata Elina saat dihubungi Kompas.com, Jumat (4/12/2020).

Ia mengaku heran dengan kondisi Covid-19 yang dialami Indonesia saat ini setelah ditemukannya perbedaan data kasus harian pusat dengan daerah.

Baca juga: Soal Data Covid-19 Tak Sinkron, KawalCovid19: Sudah Sejak 30 Juni Kami Temukan

Jika hal ini terus dilakukan, Elina khawatir masyarakat tidak akan bisa mengambil keputusan yang tepat di tengah pandemi, baik keputusan bepergian, atau bisnis sekalipun.

"Ketika ada data-data delay seperti ini, artinya kita tidak memberikan masyarakat informasi yang terkini untuk membantu mereka mengambil keputusan. Masyarakat akan merasa, daerah ini aman tidak ya, dan ketika ada lonjakan kasus di daerah baru semua panik," jelasnya.

Padahal, lanjutnya, kasus wabah di Indonesia tidak hanya soal Covid-19 saja melainkan masih ada TBC dan penyakit lainnya.

Oleh karena itu, Elina kembali mempertanyakan soal sistem yang dimiliki Indonesia untuk memberikan informasi atau data kepada masyarakat atas wabah atau bencana.

Baca juga: Data Kasus Covid-19 Tak Pernah Real Time Hampir 10 Bulan, Epidemiolog: Tidak Bisa Terus Dibiarkan

Bahkan, ia menduga bahwa sistem yang dijalankan masih secara manual sehingga muncul keterlambatan data yang berakibat data tidak sinkron antara pusat dan pemda.

"Apakah masih manual? Apakah tidak ada kewajiban memasukkan data misalnya dari Kabupaten ke Provinsi harus setiap hari setiap jam berapa. Lalu provinsi ke pusat harus jam berapa masuknya. Ini yang jadi pertanyaan," ucap Elina.

Sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengakui adanya perbedaan data harian Covid-19 antara pusat dengan pemda.

Selain itu, jika berbicara tentang laporan kasus baru di Papua yang menunjukkan lonjakan 1.755 kasus.

Baca juga: Satgas Sebut Pemerintah Pusat Keliru Sampaikan Data Covid-19 di Papua karena Masalah Sistem

Wiku menyatakan bahwa laporan itu merupakan akumulasi dari jumlah kasus pada hari-hari sebelumnya.

"Akumulasi dari jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19 sejak 19 November 2020 hingga hari ini," ujar Wiku dalam konferensi pers yang digelar daring pada Kamis (3/12/2020).

Ia melanjutkan, hal ini terjadi karena masalah pencatatan yang belum optimal.

"Angka (penambahan kasus baru) yang sangat tinggi ini salah satunya disebabkan karena sistem yang belum optimal untuk mengakomodasi pencatatan pelaporan dan validasi data dari provinsi secara real time," papar Wiku. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies di Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies di Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com