Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei TII: Hanya 50 Persen Responden Menilai Kinerja KPK Cukup Baik

Kompas.com - 03/12/2020, 14:11 WIB
Ardito Ramadhan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Global Corruption Barometer (GCB) yang dilakukan Transparency International Indonesia (TII) menunjukkan hanya 50 persen masyarakat yang menilai kinerja KPK cukup baik dalam satu tahun terakhir.

"Terkait dengan kinerja KPK, publik melihat bahwa hanya 50 persen publik yang menilai bahwa kinerja KPK cukup baik," kata peneliti TII Alvin Nicola dalam konferensi pers, Kamis (3/12/2020).

Alvin menuturkan, hasil survei tersebut setali tiga uang dengan hasil survei lembaga lainnya yang menunjukkan adanya penurunan kepercayaan publik kepada KPK.

Baca juga: KPK Prihatin Kepala Daerah Kembali Tersandung Korupsi

Kendati demikian, kata Alvin, KPK masih memiliki modal sosial yang besar di tengah menurunnya optimisme publik terhadap lembaga antirasuah itu.

Sebab, lebih dari 90 persen responden dalam survei ini mengetahui keberadaan KPK.

"Tingkat pengetahuan publik terhadap KPK itu sangat tinggi dan ini sebenarnya dapat dimanfaatkan oleh KPK untuk terus membangun soliditas publik terhadap KPK," ujar Alvin.

Di sisi lain, survei tersebut juga menunjukkan persepsi publik atas kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi masih stagnan.

Hasil survei BCG 2020 menunjukkan, ada 65 persen responden yang menilai pemerintah berkinerja baik dalam pemberantasan korupsi.

Baca juga: ICW Apresiasi Penangkapan Menteri Edhy Prabowo, Minta KPK Tak Larut dalam Euforia

Angka tersebut hanya naik satu poin dari hasil BCG 2017 di mana terdapat 64 persen responden yang menilai kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi sudah baik.

"Inisiatif mengenai strategi nasional pencegahan korupsi yg nampaknya masif tapi melihat dari persepsi publik di GCB ini belum terlalu dirasakan kira-kira oleh publik," kata Alvin.

Ia menambahkan, hasil survei juga menunjukkan hampir setengah responden atau 49 persen responden menilai tingkat korupsi meningkat selama satu tahun terakhir.

Baca juga: Penangkapan Edhy Prabowo, Pukat UGM: KPK Masih Punya Napas

Halaman Berikutnya
Halaman:

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com