Kompas.com - 03/12/2020, 14:11 WIB
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Global Corruption Barometer (GCB) yang dilakukan Transparency International Indonesia (TII) menunjukkan hanya 50 persen masyarakat yang menilai kinerja KPK cukup baik dalam satu tahun terakhir.

"Terkait dengan kinerja KPK, publik melihat bahwa hanya 50 persen publik yang menilai bahwa kinerja KPK cukup baik," kata peneliti TII Alvin Nicola dalam konferensi pers, Kamis (3/12/2020).

Alvin menuturkan, hasil survei tersebut setali tiga uang dengan hasil survei lembaga lainnya yang menunjukkan adanya penurunan kepercayaan publik kepada KPK.

Baca juga: KPK Prihatin Kepala Daerah Kembali Tersandung Korupsi

Kendati demikian, kata Alvin, KPK masih memiliki modal sosial yang besar di tengah menurunnya optimisme publik terhadap lembaga antirasuah itu.

Sebab, lebih dari 90 persen responden dalam survei ini mengetahui keberadaan KPK.

"Tingkat pengetahuan publik terhadap KPK itu sangat tinggi dan ini sebenarnya dapat dimanfaatkan oleh KPK untuk terus membangun soliditas publik terhadap KPK," ujar Alvin.

Di sisi lain, survei tersebut juga menunjukkan persepsi publik atas kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi masih stagnan.

Hasil survei BCG 2020 menunjukkan, ada 65 persen responden yang menilai pemerintah berkinerja baik dalam pemberantasan korupsi.

Baca juga: ICW Apresiasi Penangkapan Menteri Edhy Prabowo, Minta KPK Tak Larut dalam Euforia

Angka tersebut hanya naik satu poin dari hasil BCG 2017 di mana terdapat 64 persen responden yang menilai kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi sudah baik.

"Inisiatif mengenai strategi nasional pencegahan korupsi yg nampaknya masif tapi melihat dari persepsi publik di GCB ini belum terlalu dirasakan kira-kira oleh publik," kata Alvin.

Ia menambahkan, hasil survei juga menunjukkan hampir setengah responden atau 49 persen responden menilai tingkat korupsi meningkat selama satu tahun terakhir.

Baca juga: Penangkapan Edhy Prabowo, Pukat UGM: KPK Masih Punya Napas

Selain itu, lebih dari 90 persen responden merasa korupsi di tubuh pemerintah merupakan masalah besar, jauh di atas rata-rata Asia yang sebesar 74 persen.

Adapun survei GCB dilakukan Transparency International Indonesia pada 15 Juni hingga 24 Juli 2020 dengan melibatkan 1.000 responden rumah tangga yang tersebar di 28 provinsi.

Wawancara dalam survei ini dilakukan menggunakan metode random digital dialing dengan margin of error kurang lebih 3,1 persen.

Di tingkat Asia, survei GCB juga dilakukan di Jepang, Korea Selatan, Taiwan, China, Mongolia, Nepal, India, Bangladesh, Maladewa, Myanmar, Kamboja, Thailand, Filipinia, Malaysia, dan Indonesia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Nasional
Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Nasional
BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

Nasional
PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

Nasional
Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Nasional
Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasional
Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Nasional
Jejak 'Private Jet' yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Jejak "Private Jet" yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Nasional
Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Nasional
Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya 'Kongkow'

Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya "Kongkow"

Nasional
Puan Bicara 'Sinyal' Koalisi PDI-P dengan PKB

Puan Bicara "Sinyal" Koalisi PDI-P dengan PKB

Nasional
Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Nasional
Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Nasional
Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama 'Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik'

Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama "Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik"

Nasional
LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban 'Fake'

LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban "Fake"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.