Kompas.com - 03/12/2020, 14:11 WIB
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Global Corruption Barometer (GCB) yang dilakukan Transparency International Indonesia (TII) menunjukkan hanya 50 persen masyarakat yang menilai kinerja KPK cukup baik dalam satu tahun terakhir.

"Terkait dengan kinerja KPK, publik melihat bahwa hanya 50 persen publik yang menilai bahwa kinerja KPK cukup baik," kata peneliti TII Alvin Nicola dalam konferensi pers, Kamis (3/12/2020).

Alvin menuturkan, hasil survei tersebut setali tiga uang dengan hasil survei lembaga lainnya yang menunjukkan adanya penurunan kepercayaan publik kepada KPK.

Baca juga: KPK Prihatin Kepala Daerah Kembali Tersandung Korupsi

Kendati demikian, kata Alvin, KPK masih memiliki modal sosial yang besar di tengah menurunnya optimisme publik terhadap lembaga antirasuah itu.

Sebab, lebih dari 90 persen responden dalam survei ini mengetahui keberadaan KPK.

"Tingkat pengetahuan publik terhadap KPK itu sangat tinggi dan ini sebenarnya dapat dimanfaatkan oleh KPK untuk terus membangun soliditas publik terhadap KPK," ujar Alvin.

Di sisi lain, survei tersebut juga menunjukkan persepsi publik atas kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi masih stagnan.

Hasil survei BCG 2020 menunjukkan, ada 65 persen responden yang menilai pemerintah berkinerja baik dalam pemberantasan korupsi.

Baca juga: ICW Apresiasi Penangkapan Menteri Edhy Prabowo, Minta KPK Tak Larut dalam Euforia

Angka tersebut hanya naik satu poin dari hasil BCG 2017 di mana terdapat 64 persen responden yang menilai kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi sudah baik.

"Inisiatif mengenai strategi nasional pencegahan korupsi yg nampaknya masif tapi melihat dari persepsi publik di GCB ini belum terlalu dirasakan kira-kira oleh publik," kata Alvin.

Ia menambahkan, hasil survei juga menunjukkan hampir setengah responden atau 49 persen responden menilai tingkat korupsi meningkat selama satu tahun terakhir.

Baca juga: Penangkapan Edhy Prabowo, Pukat UGM: KPK Masih Punya Napas

Selain itu, lebih dari 90 persen responden merasa korupsi di tubuh pemerintah merupakan masalah besar, jauh di atas rata-rata Asia yang sebesar 74 persen.

Adapun survei GCB dilakukan Transparency International Indonesia pada 15 Juni hingga 24 Juli 2020 dengan melibatkan 1.000 responden rumah tangga yang tersebar di 28 provinsi.

Wawancara dalam survei ini dilakukan menggunakan metode random digital dialing dengan margin of error kurang lebih 3,1 persen.

Di tingkat Asia, survei GCB juga dilakukan di Jepang, Korea Selatan, Taiwan, China, Mongolia, Nepal, India, Bangladesh, Maladewa, Myanmar, Kamboja, Thailand, Filipinia, Malaysia, dan Indonesia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketika KPK Tepis Tudingan Penanganan Kasus Formula E Terpengaruh Politisasi ...

Ketika KPK Tepis Tudingan Penanganan Kasus Formula E Terpengaruh Politisasi ...

Nasional
Lukas Enembe Minta Berobat ke Singapura, KPK: Indonesia Tak Kurang Dokter yang Ahli

Lukas Enembe Minta Berobat ke Singapura, KPK: Indonesia Tak Kurang Dokter yang Ahli

Nasional
Gerak Cepat Pemerintah Tangani Tragedi Kanjuruhan: Bentuk TGIPF dan Ungkap Pelaku pidana

Gerak Cepat Pemerintah Tangani Tragedi Kanjuruhan: Bentuk TGIPF dan Ungkap Pelaku pidana

Nasional
Saat Warganet Bandingkan Kebersamaan Surya Paloh-Anies dengan Jokowi-Ganjar ...

Saat Warganet Bandingkan Kebersamaan Surya Paloh-Anies dengan Jokowi-Ganjar ...

Nasional
KPK Koordinasi dengan BPK soal Kasus Formula E

KPK Koordinasi dengan BPK soal Kasus Formula E

Nasional
Dicalonkan Nasdem, Anies Baswedan Tak Bisa Langsung Melenggang ke Panggung Pilpres

Dicalonkan Nasdem, Anies Baswedan Tak Bisa Langsung Melenggang ke Panggung Pilpres

Nasional
Ketika Konten 'Prank' KDRT Baim Wong Dikecam Banyak Pihak ...

Ketika Konten "Prank" KDRT Baim Wong Dikecam Banyak Pihak ...

Nasional
Ketika PSI Umumkan Ganjar Capres Tak Lama Setelah Anies Dideklarasikan Nasdem …

Ketika PSI Umumkan Ganjar Capres Tak Lama Setelah Anies Dideklarasikan Nasdem …

Nasional
Perjalanan Nasdem Cari Capres 2024: dari Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, Berlabuh ke Anies Baswedan

Perjalanan Nasdem Cari Capres 2024: dari Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, Berlabuh ke Anies Baswedan

Nasional
Keuntungan Nasdem atas Keleluasaan Anies Baswedan Usai Diusung Capres

Keuntungan Nasdem atas Keleluasaan Anies Baswedan Usai Diusung Capres

Nasional
Mengawal Santunan dari Jokowi untuk Korban Tragedi Kanjuruhan

Mengawal Santunan dari Jokowi untuk Korban Tragedi Kanjuruhan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nasdem Deklarasi Anies Baswedan Capres 2024 | Ancaman Pidana Tragedi Kanjuruhan

[POPULER NASIONAL] Nasdem Deklarasi Anies Baswedan Capres 2024 | Ancaman Pidana Tragedi Kanjuruhan

Nasional
4 Sikap dan Langkah Pemerintah dalam Tragedi Kanjuruhan

4 Sikap dan Langkah Pemerintah dalam Tragedi Kanjuruhan

Nasional
UU yang Mengatur Koperasi

UU yang Mengatur Koperasi

Nasional
Aturan tentang CSR di Indonesia

Aturan tentang CSR di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.