Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Covid-19 Meningkat, 3 Minggu Berturut-turut DKI Masuk 5 Besar Penambahan Kasus Tertinggi

Kompas.com - 24/11/2020, 17:29 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkap, terjadi kenaikan kasus Covid-19 sebesar 3,9 persen pada pekan ini.

"Pada pekan ini di level nasional terjadi kenaikan kasus 3,9 persen dibanding pekan sebelumnya," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (24/11/2020).

Menurut Wiku, kenaikan ini setidaknya disumbangkan oleh 5 provinsi dengan penambahan kasus Covid-19 tertinggi. Pertama, DKI Jakarta yang naik 1.937 kasus, dari 6.600 menjadi 8.537 kasus.

Kedua, Riau naik 1.166 kasus, dari 867 menjadi 2.033 kasus. Lalu, Jawa Timur naik 736 kasus, dari 1.666 menjadi 2.392 kasus.

Baca juga: Wagub DKI: Tolak Tes Swab Terancam Denda hingga Rp 7 Juta

Posisi keempat, Daerah Istimewa Yogyakarta naik 338 kasus, dari 281 menjadi 619 kasus. Kemudian, Sulawesi Tengah naik 245 kasus, dari 111 menjadi 356 kasus.

Wiku menyebut, dibandingkan pekan sebelumnya, tak ada perubahan yang signifikan terkait 5 besar provinsi yang mencatatkatkan penambahan kasus Covid-19 tertinggi pekan ini.

"Saya mohon perhatian dengan sangat untuk pemda kelima provinsi ini untuk mengambil langkah-langkah konkrit untuk mengatasi peningkatan kasus karena ini sudah sangat serius," ujarnya.

Bahkan, menurut Wiku, DKI Jakarta sudah 3 minggu berturut-turut masuk 5 besar provinsi yang mencatatkan penambahan kasus Covid-19 tertinggi.

Ia pun meminta Gubernur DKI, Anies Baswedan, untuk menegakkan protokol kesehatan dan secara tegas menindak pelanggaran.

Baca juga: Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

"Khususnya DKI Jakarta, sudah 3 minggu berturut-turut di 5 besar penambahan kasus positif mingguan tertinggi. Bahkan di pekan ini berada di peringkat pertama," kata Wiku.

"Saya mohon kepada Gubernur DKI dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan bagi pelanggar protokol kesehatan sesuai peraturan yang berlaku," tuturnya.

Menurut Wiku, ada banyak hal yang dapat diupayakan pemerintah daerah untuk menekan kasus virus corona.

Ia tak ingin, kerja keras penanganan pandemi selama 8 bulan ini rusak karena pemerintah daerah dan masyarakat tidak sabar, tak hati-hati, atau tak peduli.

"Kembali saya ingatkan bahwa selama belum ada vaksin maka protokol kesehatan adalah obat terampuh untuk menekan angka penularan. Selalu pakai masker jaga jarak dan cuci tangan serta hindari bepergian ke luar rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak," kata Wiku.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com