Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu: Tren Kampanye Tatap Muka Meningkat Jelang Hari H Pilkada 2020

Kompas.com - 21/11/2020, 12:45 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin mengatakan, tampak ada tren peningkatan pelaksanaan kampanye pilkada secara tatap muka.

Secara rata-rata, Bawaslu mencatat ribuan hingga belasan ribu kegiatan kampanye tatap muka setiap 10 hari.

Afif menyebut, pihaknya memang mencatat hasil pemantauan dalam jangka waktu 10 harian.

"Pada 10 hari pertama, kami catat 9.189 tatap muka, lalu 10 hari kedua tercatat lebih dari 16.000 kampanye tatap muka, pada 10 hari ketiga ada 13.000lebih kampanye tatap kuka, " ujar Afif dalam diskusi bertajuk "Evaluasi Kampanye Pilkada 2020" yang digelar secara daring, Sabtu (21/11/2020).

Baca juga: Bawaslu-Polri Diminta Perkuat Koordinasi Cegah Kerumunan saat Kampanye Pilkada

"Pada 10 hari keempat, ada 16.000 kampanye tatap muka, 10 hari kelima bahkan tatap muka mencapai 17.000," lanjutnya.

Selain itu, setiap 10 hari sekali Bawaslu mencatat hingga 300 kali pembubaran kampanye tatap muka.

Kondisi ini, kata Afif, cukup menarik karena ternyata pandemi Covid-19 belum mendorong paslon menggelar kampanye secara daring.

"Memang, kampanye langsung atau offline masih diperbolehkan. Hanya saja, bagaimana melakukannya harus sesuai protokol kesehatan," tutur Afif.

Dia pun mengingatkan bahwa dua pekan mendatang merupakan masa-masa terakhir kampanye Pilkada 2020.

Baca juga: Kampanye Tinggal Beberapa Hari, KPU: Tolong Pastikan Penerapan Protokol Covid-19

Merujuk data kampanye tatap muka pada pekan kelima sebanyak 17.000 kejadian, Bawaslu memprediksi kegiatan tatap muka akan semakin banyak dilakukan paslon.

Sebab, masa-masa terakhir biasanya dimanfaatkan paslon untuk memaksimalkan kampanye.

"Prediksi saya, hari-hari terakhir ini semakin banyak pertemuan-pertemuan dan rapat umum. Akan tetapi, rapat umum kan tidak diperbolehkan selama pandemi," kata Afif.

"Sehingga ada kemungkinan paslon akan memodifikasi rapat umum menjadi bentuk pertemuan lain," lanjutnya.

Baca juga: Bawaslu Temukan 105 Pelanggaran Jadwal Iklan Kampanye Pilkada

Bawaslu sendiri akan memperketat pengawasan dengan membatasi orang yang hadir dan membubarkan kerumunan.

"Kalau ada kerumunan, kami ingatkan, saat satu jam tak juga bubar, kami dan polisi serta satpol PP membubarkan," tambah Afif.

Pilkada 2020 diketahui digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Selama pertengahan Maret hingga Juni 2020, tahapan Pilkada sempat ditunda akibat pandemi Covid-19.

Terhitung 15 Juni 2020, tahapan kembali dilanjutkan.

Hari pemungutan suara Pilkada rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengusaha Hendry Lie Jadi Tersangka Kasus Korupsi Timah

Pengusaha Hendry Lie Jadi Tersangka Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo: Kami Maju dengan Kesadaran Didukung Kumpulan Tokoh Kuat, Termasuk PBNU

Prabowo: Kami Maju dengan Kesadaran Didukung Kumpulan Tokoh Kuat, Termasuk PBNU

Nasional
Prabowo: Saya Merasa Dapat Berkontribusi Beri Solusi Tantangan Bangsa

Prabowo: Saya Merasa Dapat Berkontribusi Beri Solusi Tantangan Bangsa

Nasional
Prabowo Sebut Jokowi Siapkan Dirinya Jadi Penerus

Prabowo Sebut Jokowi Siapkan Dirinya Jadi Penerus

Nasional
Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Nasional
Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show 'Pick Me Trip in Bali'

Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show "Pick Me Trip in Bali"

Nasional
Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com