Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Akui Realisasi Skema SSB dan SBUM Rumah Rakyat Masih Rendah

Kompas.com - 21/11/2020, 12:39 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengakui masih rendahnya realisasi dalam beberapa skema yang disiapkan pemerintah untuk mendukung penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Khususnya, ia menyoroti dua skema yaitu Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) yang dinilai masih rendah realisasinya.

Hal itu dikatakan Ma'ruf dalam webinar dan sarasehan Nasional Himpunan Pengembangan Nusantara bertajuk "Mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia - Sektor Perumahan Rakyat", Sabtu (21/11/2020).

Baca juga: Wapres Klaim Lebih dari 70 Persen MBR Nikmati Program 1 Juta Rumah

"Untuk program SSB dari anggaran Rp 4,9 triliun, realisasinya masih kecil yaitu sebesar Rp 788 miliar. Untuk program SBUM, dari target untuk 4 juta orang, dengan anggaran Rp 1,6 triliun juga realisasinya masih rendah yaitu Rp 90 miliar," kata Ma'ruf. 

Meski demikian, ia mengakui bahwa untuk skema lainnya yaitu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menunjukkan capaian yang baik.

Untuk skema FLPP, kata Ma'ruf, realisasi sudah di atas 80 persen.

"Dari anggaran Rp 11 triliun, telah terealisasi Rp 8,9 triliun atau sudah di atas 80 persen," ujarnya.

Sementara itu, untuk skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) dari anggaran Rp 8,3 triliun terealisasi sebesar Rp 380 miliar.

Hal ini, menurutnya membuktikan bahwa skema-skema tersebut sudah ada yang terealisasi dengan baik. Namun ada juga skema yang masih harus ditingkatkan.

Baca juga: Sejarah Program Perumahan Rakyat dari Zaman Sukarno hingga Jokowi

Di sisi lain, ia menambahkan terkait lokasi rumah yang terbangun melalui bantuan FLPP, SSB, dan BP2BT ini tersebar di berbagai provinsi dengan total realisasi nasional per Januari 2020 sebanyak 688.027 unit atau 71,87 persen.

"Untuk tahun 2021 dalam RUU APBN 2021 akan dialokasikan pembiayaan perumahan sebesar Rp 30 triliun yaitu skema subsidi untuk SSB sebesar Rp 5,9 triliun dan untuk SBUM sebesar Rp 630 miliar, pembiayaan dari KL sebanyak Rp 6,7 triliun, dan FLPP sebesar Rp 16,6 triliun," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com