Wapres Akui Realisasi Skema SSB dan SBUM Rumah Rakyat Masih Rendah

Kompas.com - 21/11/2020, 12:39 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin selaku ketua harian KNEKS dalam acara GIFA Award Advocay 2020 yang digelar secara virtual dari Islamabad, Pakistan, Senin (14/9/2020). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin selaku ketua harian KNEKS dalam acara GIFA Award Advocay 2020 yang digelar secara virtual dari Islamabad, Pakistan, Senin (14/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengakui masih rendahnya realisasi dalam beberapa skema yang disiapkan pemerintah untuk mendukung penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Khususnya, ia menyoroti dua skema yaitu Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) yang dinilai masih rendah realisasinya.

Hal itu dikatakan Ma'ruf dalam webinar dan sarasehan Nasional Himpunan Pengembangan Nusantara bertajuk "Mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia - Sektor Perumahan Rakyat", Sabtu (21/11/2020).

Baca juga: Wapres Klaim Lebih dari 70 Persen MBR Nikmati Program 1 Juta Rumah

"Untuk program SSB dari anggaran Rp 4,9 triliun, realisasinya masih kecil yaitu sebesar Rp 788 miliar. Untuk program SBUM, dari target untuk 4 juta orang, dengan anggaran Rp 1,6 triliun juga realisasinya masih rendah yaitu Rp 90 miliar," kata Ma'ruf. 

Meski demikian, ia mengakui bahwa untuk skema lainnya yaitu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menunjukkan capaian yang baik.

Untuk skema FLPP, kata Ma'ruf, realisasi sudah di atas 80 persen.

"Dari anggaran Rp 11 triliun, telah terealisasi Rp 8,9 triliun atau sudah di atas 80 persen," ujarnya.

Sementara itu, untuk skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) dari anggaran Rp 8,3 triliun terealisasi sebesar Rp 380 miliar.

Hal ini, menurutnya membuktikan bahwa skema-skema tersebut sudah ada yang terealisasi dengan baik. Namun ada juga skema yang masih harus ditingkatkan.

Baca juga: Sejarah Program Perumahan Rakyat dari Zaman Sukarno hingga Jokowi

Di sisi lain, ia menambahkan terkait lokasi rumah yang terbangun melalui bantuan FLPP, SSB, dan BP2BT ini tersebar di berbagai provinsi dengan total realisasi nasional per Januari 2020 sebanyak 688.027 unit atau 71,87 persen.

"Untuk tahun 2021 dalam RUU APBN 2021 akan dialokasikan pembiayaan perumahan sebesar Rp 30 triliun yaitu skema subsidi untuk SSB sebesar Rp 5,9 triliun dan untuk SBUM sebesar Rp 630 miliar, pembiayaan dari KL sebanyak Rp 6,7 triliun, dan FLPP sebesar Rp 16,6 triliun," ucapnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Nasional
Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Nasional
Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Nasional
Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Nasional
Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal 'Action Plan' yang Dibuat Jaksa Pinangki

Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal "Action Plan" yang Dibuat Jaksa Pinangki

Nasional
Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

Nasional
Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Nasional
Jadi Saksi Mata KPK Tangkap Menteri, Ngabalin: Edhy Prabowo Kooperatif, Enaklah Tadi..

Jadi Saksi Mata KPK Tangkap Menteri, Ngabalin: Edhy Prabowo Kooperatif, Enaklah Tadi..

Nasional
Mendikbud: Orang Tua Jangan Khawatir, Sekolah Tak Bisa Paksa Anak Belajar Tatap Muka

Mendikbud: Orang Tua Jangan Khawatir, Sekolah Tak Bisa Paksa Anak Belajar Tatap Muka

Nasional
Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Minta Bantuannya karena Ingin Punya Nama Baik

Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Minta Bantuannya karena Ingin Punya Nama Baik

Nasional
Kemendes PDTT Raih Predikat Kementerian yang Informatif, Begini Respon Gus Menteri

Kemendes PDTT Raih Predikat Kementerian yang Informatif, Begini Respon Gus Menteri

Nasional
Megawati Minta Nadiem Luruskan Sejarah, Ini Kata Kemendikbud

Megawati Minta Nadiem Luruskan Sejarah, Ini Kata Kemendikbud

Nasional
Guru Sambut Baik Rencana Pembelajaran Tatap Muka 2021, Tergantung Izin Kepala Daerah

Guru Sambut Baik Rencana Pembelajaran Tatap Muka 2021, Tergantung Izin Kepala Daerah

Nasional
Cerita Ngabalin Satu Rombongan dengan Edhy Prabowo, tapi Tak Ditangkap KPK

Cerita Ngabalin Satu Rombongan dengan Edhy Prabowo, tapi Tak Ditangkap KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X