Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Milad ke-108, Muhammadiyah Singgung Korupsi hingga Menguatnya Oligarki

Kompas.com - 18/11/2020, 16:20 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyinggung permasalahan praktik korupsi hingga menguatnya oligarki politik di Tanah Air.

Hal itu diungkapkannya saat merayakan Milad ke-108 Muhammadiyah yang jatuh pada hari ini, Rabu (18/11/2020).

"Bangsa Indonesia memang saat ini masih menghadapi masalah berat. Seperti korupsi, utang luar negeri, eksploitasi sumber daya alam, kesenjangan sosial-ekonomi, gesekan sosial-politik antar-sebagian komponen bangsa, produk legislasi yang kontroversi, menguatnya oligarki politik, serta masalah kebangsaan lainnya," ujar Haedar dikutip dari kanal YouTube Muhammadiyah Chanel, Rabu (18/11/2020).

Baca juga: Muhammadiyah Beri Penghargaan untuk Dokter dan Perawat yang Gugur akibat Covid-19

Haedar mengatakan, permasalahan tersebut menjadi salah satu agenda besar yang harus diselesaikan secara bersama-sama oleh semua komponen bangsa.

Dalam menghadapi permasalahan itu, Haedar mengingatkan supaya masyarakat dapat berikhtiar dan selalu bersabar.

"Kewajiban kita sebagai bangsa ialah berikhtiar dengan kesungguhan dan kesabaran dalam menghadapi masalah bangsa, seberat apapun masalah tersebut merupakan ujian bagi kita," kata dia.

Haedar menyatakan, Muhammadiyah secara proaktif akan terus terlibat dalam upaya memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi bangsa.

Baca juga: Jokowi: Cucu Pertama Saya Lahir di RSU PKU, Bagian dari Muhammadiyah

Akan tetapi, Muhhammadiyah juga tidak bisa berjalan seorang diri dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Menurut dia, Muhammadiyah juga memerlukan kerja sama dari semua komponen bangsa dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

"Khusus bagi umat Islam, sebagai penduduk mayoritas di negeri ini, tunjukkanlah uswah hasanah (contoh teladan) sebagai aktor penyelesai masalah dan bukan pembawa atau bagian dari masalah," kata Haedar.

Haedar juga mengingatkan supaya masyarakat tidak perlu menyesali atas permasalahan yang ada.

Baca juga: Maruf Amin Harap Muhammadiyah Terus Berperan Ikut Atasi Pandemi dan Masalah Negeri

Ia juga meminta agar masyarakat tidak perlu menaruh curiga satu sama lain dalam menyelesaikan persoalan bangsa.

"Kerahkan segala kemampuan untuk menyelesaikan bangsa dengan kebersamaan, persatuan, dan kemampuan yang kita miliki," ujar Haedar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com