Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tegaskan Tak Ada Kepentingan Politik dan Ekonomi pada Vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 17/11/2020, 08:25 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan proses vaksinasi Covid-19 yang sudah direncanakan pemerintah tidak ada kaitannya dengan kepentingan politik maupun ekonomi.

Menurut Jokowi, jika vaksin telah siap digunakan bisa segera disuntikkan kepada masyarakat.

"Enggak-enggak, tidak ada (kepentingan ekonomi). Politis-politisnya apa, ekonomi juga kepentingannya apa, " ujar Jokowi menjawab pertanyaan Rosiana Silalahi dalam tayangan wawancara khusus dengan Presiden RI bertajuk "Jokowi Dikepung Kritik" di Kompas TV, Senin (16/11/2020) malam.

Baca juga: Jokowi Pastikan Vaksin Covid-19 Tiba di Indonesia Akhir November

"Karena kalau memang siap ya langsung disuntikkan. Kalau tidak siap juga tentu tak bisa disuntikkan. Tapi bahwa harus hati-hati," lanjutnya menegaskan.

Jokowi menyebut, vaksin yang akan disuntikkan kepada masyarakat harus mengikuti kaidah dan sesuai tahapan BPOM.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun menegaskan tidak boleh ada langkah terburu-buru dalam proses vaksinasi.

Jokowi juga mengungkap bahwa tahapan vaksinasi di Indonesia hingga saat ini masih sesuai jadwal yang direncanakan pemerintah.

Proses vaksinasi akan dilakukan pada akhir 2020 atau awal 2021.

"Saya sampaikan bahwa vaksinasi itu akan kita lakukan akhir tahun atau awal tahun. Ya nanti kita lihat. Masih on scedule," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi pun menyebut vaksin Covid-19 tiba di Indonesia pada akhir November.

Namun, begitu tiba di Tanah Air, vaksin tidak langsung disuntikkan ke masyarakat.

"Jadi akhir November itu vaksinnya datang. Bukan disuntikkan. Datang itu sekali lagi masih melalui tahapan lagi. Yakni lewat BPOM. Bukan datang lalu disuntikkan seperti itu," kata Jokowi.

"Bukan terburu-buru saya sampaikan, (tapi) kehati-hatian. Tahapan-tahapan itu harus kita ikuti," tambahnya.

Sebelumnya, Jokowi menjelaskan kelompok masyarakat yang akan diprioritaskan mendapat suntik vaksin pertama kali.

Baca juga: Jokowi: Kalau Diminta Jadi yang Pertama Disuntik Vaksin Covid-19, Saya Siap

Pertama, para tenaga kesehatan, baik dokter dan perawat. Kemudian, anggota TNI dan Polri.

"Lalu pelayan publik, ASN di tempat-tempat menyangkut pelayanan kepada masyarakat didahulukan. Setelah itu guru juga sama, didahulukan," tutur Jokowi.

"Kita sudah punya list, siapa-siapa yang disuntik dan di lokasi mana. Nanti pekan depan Insya Allah kita sudah mulai simulasi. Pekan depan ya," tambah Jokowi.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com