Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gibran dan Bobby Maju Pilkada, Jokowi: Anak Saya Punya Hak Politik

Kompas.com - 17/11/2020, 07:57 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku tak pernah memaksa anak-anaknya mengikuti jejaknya untuk berpolitik.

Namun, menurut Jokowi, anak-anaknya memiliki hak politik yang sama seperti tiap warga negara lainnya, yaitu hak untuk dipilih dan memilih.

"Saya tidak pernah memaksakan kepada anak-anak saya untuk mengikuti saya atau terjun ke politik. Ndak ada. Itu hak politik tiap warga negara, termasuk anak-anak saya memiliki hak politik," kata Jokowi dalam wawancara eksklusif Rosi dan Presiden RI di Kompas TV, Senin (16/11/2020).

Baca juga: Menurut Jokowi, Gibran Melarangnya Berkunjung ke Solo

Pernyataan Jokowi itu disampaikan menanggapi pertanyaan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang maju sebagai calon wali kota Solo.

Selain itu, Bobby Afif Nasution yang merupakan menantu Jokowi maju sebagai calon wali kota Medan.

Jokowi mengatakan, dirinya telah bertanya dan memastikan kesungguhan Gibran dan Bobby saat hendak berkontesasi di Pilkada 2020.

Ia pun mengaku membiarkan anak dan menantunya mencari jalan sendiri untuk maju sebagai calon kepala daerah.

"(Saya tanya) apa sudah kamu hitung? Sudah kamu kalkulasi? Ya sudah jalan. Tapi mencari partainya, mencari sendiri. Kemudian saat kampanye juga sendiri," ujarnya.

Ia menilai tak ada masalah dengan majunya Gibran dan Bobby di panggung Pilkada 2020. Sebab, keduanya mengikuti proses pemilihan yang demokratis.

Jokowi mengatakan baik Gibran maupun Bobby bisa saja kalah.

"Ingat bahwa ini bisa menang atau kalah. Masyarakat kita sudah pintar. Kalau dipilih oleh rakyat ya berarti bisa, kalau tidak dikehendaki ya tidak menang. Artinya ini proses demokrasi yang kita jalankan," kata dia.

Jokowi pun membantah salah satu alasan yang melatarbelakangi keputusan Pilkada 2020 digelar 9 Desember karena keikutsertaan Gibran dan Bobby.

Baca juga: Penanganan Covid-19, Jokowi: Tak Ada Satu pun Negara Bisa Dijadikan Model

Menurut Jokowi, pilkada sudah ditunda dari yang semula dilaksanakan September menjadi Desember.

Ia kemudian mencontohkan beberapa negara yang tetap menggelar pemilu di tengah pandemi, seperti Amerika Serikat dan Myanmar.

Ia menegaskan yang terpenting adalah pelaksanaan protokol kesehatan agar pilkada berlangsung aman.

"Kita ini sudah ditunda dari September ke Desember. Jadi jangan dibawa kemana-mana," ucap Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com