Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gibran dan Bobby Maju Pilkada, Jokowi: Anak Saya Punya Hak Politik

Kompas.com - 17/11/2020, 07:57 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku tak pernah memaksa anak-anaknya mengikuti jejaknya untuk berpolitik.

Namun, menurut Jokowi, anak-anaknya memiliki hak politik yang sama seperti tiap warga negara lainnya, yaitu hak untuk dipilih dan memilih.

"Saya tidak pernah memaksakan kepada anak-anak saya untuk mengikuti saya atau terjun ke politik. Ndak ada. Itu hak politik tiap warga negara, termasuk anak-anak saya memiliki hak politik," kata Jokowi dalam wawancara eksklusif Rosi dan Presiden RI di Kompas TV, Senin (16/11/2020).

Baca juga: Menurut Jokowi, Gibran Melarangnya Berkunjung ke Solo

Pernyataan Jokowi itu disampaikan menanggapi pertanyaan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang maju sebagai calon wali kota Solo.

Selain itu, Bobby Afif Nasution yang merupakan menantu Jokowi maju sebagai calon wali kota Medan.

Jokowi mengatakan, dirinya telah bertanya dan memastikan kesungguhan Gibran dan Bobby saat hendak berkontesasi di Pilkada 2020.

Ia pun mengaku membiarkan anak dan menantunya mencari jalan sendiri untuk maju sebagai calon kepala daerah.

"(Saya tanya) apa sudah kamu hitung? Sudah kamu kalkulasi? Ya sudah jalan. Tapi mencari partainya, mencari sendiri. Kemudian saat kampanye juga sendiri," ujarnya.

Ia menilai tak ada masalah dengan majunya Gibran dan Bobby di panggung Pilkada 2020. Sebab, keduanya mengikuti proses pemilihan yang demokratis.

Jokowi mengatakan baik Gibran maupun Bobby bisa saja kalah.

"Ingat bahwa ini bisa menang atau kalah. Masyarakat kita sudah pintar. Kalau dipilih oleh rakyat ya berarti bisa, kalau tidak dikehendaki ya tidak menang. Artinya ini proses demokrasi yang kita jalankan," kata dia.

Jokowi pun membantah salah satu alasan yang melatarbelakangi keputusan Pilkada 2020 digelar 9 Desember karena keikutsertaan Gibran dan Bobby.

Baca juga: Penanganan Covid-19, Jokowi: Tak Ada Satu pun Negara Bisa Dijadikan Model

Menurut Jokowi, pilkada sudah ditunda dari yang semula dilaksanakan September menjadi Desember.

Ia kemudian mencontohkan beberapa negara yang tetap menggelar pemilu di tengah pandemi, seperti Amerika Serikat dan Myanmar.

Ia menegaskan yang terpenting adalah pelaksanaan protokol kesehatan agar pilkada berlangsung aman.

"Kita ini sudah ditunda dari September ke Desember. Jadi jangan dibawa kemana-mana," ucap Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com