Fitra Temukan Potensi Korupsi Anggaran Penanganan Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menemukan potensi korupsi anggaran penanganan Covid-19.

Sekjen Fitra Misbah Hasan mengatakan, potensi korupsi terdapat di sektor kesehatan terkait prosedur pengadaan barang dan jasa untuk penanganan pandemi.

"Tertutupnya pengadaan barang jasanya, misalnya prosedur bidding, standar harga ataupun prosedur pengadaan lain, misal APD (alat pelindung diri)," kata Misbah dalam diskusi virtual, Jumat (6/11/2020).

Baca juga: FITRA: Ada Kesengajaan Publik Tidak Dilibatkan dalam Pembahasan KUA-PPAS 2021

Ia juga menyoroti potensi korupsi terkait pemotongan pemberian gaji atau insentif dan tunjangan kepada petugas kesehatan yang tidak sesuai ketentuan.

Selain potensi korupsi dalam sektor kesehatan, Misbah mengungkapkan temuan potensi korupsi bantuan sosial karena tidak transparannya realokasi anggaran.

Ia memaparkan enam potensi korupsi bantuan sosial. Pertama, pendataan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bansos yang dilakukan serampangan, belum diperbarui dan diverifikasi, sehingga adanya penerima bantuan salah sasaran.

"Di level bansos itu, datanya masih bermasalah. Lalu ada juga penggelapan dana bantuan, pungutan liar, politisasi bantuan, dan conflict interest itu juga masih tinggi," jelas dia.

Baca juga: Ini Potensi Korupsi Anggaran Penanganan Covid-19 Menurut Fitra

Ia juga meminta penjelasan dari pemerintah terkait adanya tambahan anggaran Covid-19 yang dialokasikan ke Bagian Anggaran Bendahara Umum (Babun).

"Babun ini perlu dijelaskan, siapa sih pengguna anggaran dari Babun ini. Karena anggaran yang cukup besar itu ada di sana, terutama untuk penanganan Covid," tambahnya.

Untuk itu, ia mendorong pemerintah agar transparan dalam memberikan data anggaran penanganan Covid-19.

Transparansi itu, kata Misbah, terdiri dari penjelasan sumber anggaran, jumlah anggaran, jenis belanja, sasaran tiap belanja, dan akses data yang dipermudah.

Baca juga: Ini 4 Potensi Korupsi Penanganan Covid-19 Menurut KPK

Menurut Misbah, semestinya masyarakat juga harus diberi ruang untuk mengawal anggaran tersebut. Ia mengatakan, masyarakat perlu mengetahui realisasi anggaran per hari hingga per bulan.

Selain itu, masyarakat juga perlu mengetahui hasil tata kelola anggaran Covid-19. Dengan kata lain, masyarakat yang akan mengaudit atau mengawasi tata kelola anggaran.

"Dari sisi akuntabilitas, mestinya masyarakat diberi ruang ya untuk pengawalan terhadap dana Covid-19 ini," pungkasnya.