Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Covid-19: Perlu Waktu 14 Hari Pastikan Dampak Libur Panjang

Kompas.com - 04/11/2020, 14:54 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan, ada jeda sekitar 10-14 hari untuk memantau kasus Covid-19 sebagai dampak liburan panjang.

Menurut Dewi, efek libur panjang sejak 28 Oktober hingga 1 November 2020 belum bisa dipastikan untuk saat ini.

"Jadi ada jeda waktu sekitar 10-14 hari untuk kita melihat adanya kenaikan kasus. Jadi kita harus terus memantau setelah libur selama lima hari kemarin. Kita cek lagi nanti setelah 10 - 14 hari," ujar Dewi dalam talkshow daring yang ditayangkan di kanal YouTube BNPB, Rabu (4/11/2020).

Baca juga: Napi yang Positif Covid-19 Tetap di Lapas Pekanbaru, Ini Alasannya

Dia menyebut, hal ini merujuk kepada kondisi liburan panjang pada Agustus 2020 yang berdampak kepada peningkatan kasus Covid-19 di pekan pertama September 2020. Kondisi itu berlangsung hingga pekan ketiga September 2020.

Meski demikian, dia menyebut belum tentu kondisi kasus Covid-19 ke depannya dipastikan naik.

Sebab, kunci utamanya adalah penerapan protokol kesehatan yang disiplin saat libur panjang.

Lebih lanjut Dewi menjelaskan, selama lima hari libur panjang di akhir Oktober, ada 1.026.000 warga yang dipantau berada di tempat wisata.

Data ini berdasarkan laporan dari 173.000 titik tempat wisata di 407 kabupaten/kota di 34 provinsi.

Baca juga: Luhut Sebut RI Perlu Miliki Teknologi Tangani Pandemi Covid-19

Jumlah warga yang berada di tempat wisata saat libur panjang akhir Oktober lalu diketahui naik drastis jika dibandingkan pekan sebelumnya.

"Pada Rabu hingga Minggu pekan sebelumnya, ada 534.000 warga terpantau di tempat wisata," ungkap Dewi.

"Grafik meningkat jadi 1.026.000 warga. Jika dihitung menjadi meningkat 92.000 orang dibandingkan sebelumnya. Artinya ada kenaikan 92 persen warga di tempat wisata," tambah Dewi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com