Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Jokowi Kali Pertama Punya Sertifikat Tanah pada Usia 35

Kompas.com - 27/10/2020, 14:16 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menghadiri acara pembagian sertifikat tanah kepada masyarakat Provinsi Sumatera Utara, di Stadion Simangaronsang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Selasa (27/10/2020).

Kepada para penerima sertifikat, Presiden Jokowi menceritakan perasaannya saat pertama kali mempunyai sertifikat tanah pada usia 35 tahun.

"Saya ingat saat saya pertama kali mendapat sertifikat umur kira-kira 35 tahun saya sudah pegang sertifikat. Senang sekali karena dengan sertifikat ini kita bisa gunakan untuk akses ke perbankan, ini bisa disekolahkan ke bank," kata Presiden Jokowi.

Ia mengatakan, total ada 20.000 masyarakat Sumatera Utara yang mendapatkan sertifikat tanah gratis dari pemerintah.

Baca juga: 750 Sertifikat Hak Pakai di Kalimantan Selatan Diterbitkan

Sebagian hadir di lokasi secara terbatas. Sisanya mengikuti acara tersebut secara virtual demi menghindari penyebaran Covid-19.

"Yang paling penting apa sih gunanya sertifikat. Kalau kita sudah pegang ini, hak hukum kita akan lahan tanah itu menjadi jelas," ujar Presiden Jokowi.

Ia meminta masyarakat untuk menyimpan sertifikat tanah tersebut dengan baik. Selain bisa menjamin kepastian hukum atas tanah, sertifikat juga bisa digadaikan ke bank untuk mendapatkan pinjaman untuk modal usaha.

"Kalau tanahnya luas, mungkin bisa mendapatkan pinjaman ratusan juta. Kalau tanahnya agak kecil, bisa puluhan juta," ujar Presiden Jokowi.

Baca juga: Ke Sumut, Jokowi Tinjau Lumbung Pangan dan Bagi-bagi Sertifikat Tanah

Namun, mantan Wali Kota Solo ini juga mengingatkan agar uang pinjaman yang didapat dari hasil menyekolahkan sertifikat itu tak dipakai untuk hal konsumtif.

"Jangan dipakai untuk beli mobil, jangan dipakai untuk beli sepeda motor. Gunakan semuanya untuk modal usaha, modal investasi, karena ini hati-hati untuk bisa pegang barang ini tidak mudah. Ini hak hukum atas tanah yang kita miliki," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com