Selamatkan Dana Rp 12,7 Triliun, Mendes Canangkan Pendirian Lembaga Keuangan Desa

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mulai mencanangkan pendirian Lembaga Keuangan Desa (LKD).

Ia mengatakan, LKD ini merupakan transformasi dari unit pengelola kegiatan (UPK) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

"Melakukan pencanangan, pendirian, lembaga keuangan desa yang merupakan transformasi dari UPK eks PNPM," kata Halim dalam konferensi persnya, Rabu (21/10/2020).

Sebagai langkah pertama, Halim mencanangkan pembukaan 147 LKD di Jawa Timur.

Baca juga: Hingga 2022, Kemendes PDTT Targetkan Pendirian 5.300 Lembaga Keuangan Desa

Dia bakal dibantu oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.

Menurut dia, saat ini terdapat 5.300 UPK eks PNPM di seluruh Indonesia dengan total dana Rp 12,7 triliun dan aset senilai 594 miliar.

Awalnya dana untuk membantu masyarakat miskin. Namun, UPK eks PNPM belum memiliki payung hukum yang jelas.

Keberadaan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang bari disahkan dianggap Halim sebagai pendorong transformasi tersebut.

Baca juga: Penggelapan Dana PNPM untuk Pencalonan Kades

"Nah dari situlah menindak lanjuti berbagai diskusi saya dengan OJK beberapa waktu yang lalu dalam rangka menyelamatkan dana bergulir Rp 12,7 triliun," ujarnya.

"Agar kembali ke track-nya untuk kepentingan warga masyarakat miskin dengan basis kecamatan ini bisa tertangani dengan baik," lanjut dia.

Halim menjelaskan, nantinya LKD akan berada di bawah Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma).

Sebab, UPK eks PNPM berbasis di kecamatan. Pemegang saham dari LKD ini juga nantinya akan dipegang oleh masyarakat.

"Pemilik saham Bumdesma terkait dengan lembaga keuangan desa itu bukan desa, tapi warga masyarakat," ucap dia.