Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilkada Saat Pandemi, Pemerintah Akui Partisipasi Pemilih Berpotensi Rendah

Kompas.com - 13/10/2020, 10:09 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Asisten Deputi Koordinasi bidang Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik Kemenko Polhukam, Brigjen TNI Yusran Yunus mengakui, ada kemungkinan tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2020 rendah.

Kemungkinan itu tak dapat dipungkiri lantaran Pilkada kali ini digelar di tengah pandemi Covid-19.

"Bagaimana dengan masa pandemi ini, apakah pemilih akan rendah, kemungkinan ini ada," kata Yusran dalam diskusi daring, Senin (12/10/2020).

Baca juga: KPU Tetapkan DPT di Pilkada Depok 1.229.362 Pemilih

Kendati demikian, kata Yusran, pemerintah tetap optimisitis lantaran sosialisasi protokol kesehatan Pilkada terus digencarkan.

Pemerintah juga telah mengajak kementerian/lembaga dan para pemangku kepentingan termasuk organisasi masyarakat untuk ikut menyosialisasikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Yusran pun mencontohkan Korea Selatan sebagai negara yang sukses menggelar pemilu di masa pandemi. Bahkan, saat Covid-19 mewabah, Korea Selatan berhasil meningkat partisipasi pemilih.

Meski begitu, Yusran mengakui bahwa ketika Korea Selatan menggelar pemilu, tingkat penyebaran Covid-19 tak sebesar yang terjadi di Indonesia.

Saat ini, penularan virus corona di Tanah Air masih tinggi, bahkan salah satu yang tertinggi di Asia.

Yusran juga mengakui bahwa tingkat kepatuhan warga Korea Selatan terhadap protokol Covid-19 masih lebih baik dibandingkan dengan masyarakat Indonesia.

"Memang lebih disiplin mereka, kita harus akui. Nah ini kita ajak masyarakat dengan sosialisasi ini," ujarnya.

Namun demikian, dengan gencarnya sosialisasi protokol kesehatan, Yusran yakin disiplin masyarakat di Pilkada dapat meningkat sehingga pemilih merasa aman untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS).

"Jadi kalau persentasenya kita harapkan tetap meningkat, dan kita harapkan di atas 50 persen sampai dengan pelaksanaan (pemungutan suara) tanggal 9 (Desember)," kata dia.

Baca juga: 7.000-an Pemilih Tetap di Pilkada Depok Belum Rekam Data E-KTP

Untuk diketahui, Pilkada Serentak 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Masa kampanye berlangsung selama 71 hari, dimulai sejak 26 September dan berakhir 5 Desember 2020. 

Sementara, hari pemungutan suara Pilkada rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com