Wapres Sebut UMKM Sebagai Salah Satu Pilar Ekonomi Kerakyatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan bahwa usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan salah satu dari dua pilar penopang ekonomi kerakyatan di Tanah Air.

Oleh karena itu, UMKM pun harus mendapatkan perhatian ekstra dari semua kalangan. Termasuk dari Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN).

"Pilar pertama adalah gerakan pemberdayaan UMKM sebagai sektor yang paling banyak menjangkau masyarakat," kata Ma'ruf dalam acara harlah ke-9 HPN yang digelar secara daring, Jumat (9/10/2020).

Baca juga: Wapres Akui Upaya Pemerintah Bantu UMKM Belum Optimal

Menurut Ma'ruf, kesuksesan pengembangan dan pemberdayaan UMKM merupakan pintu gerbang bagi terwujudnya keadilan ekonomi.

Termasuk juga UMKM dapat memberikan pemerataan hasil pembangunan di Indonesia.

Apalagi, kata dia, warga Nahdlatul Ulama (NU) ada banyak yang bergerak di sektor UMKM.

Sementara itu, pilar kedua ekonomi kerakyatan menurut Ma'ruf adalah gerakan filantropi berupa optimasi potensi zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf sebagai Islamic Social Fund.

Baca juga: Wapres: APBN 2021 Diarahkan untuk Penggunaan Produk Lokal, Dorong UMKM

Sebagai organisasi muslim yang besar, kata dia, potensi filantropi dari NU sangat besar sehingga peran Lembaga Amil Zakat NU (LAZISNU) pun akan lebih besar.

"Apabila kesadaran berzakat, berinfaq, bersedekah, dan berwakaf itu digalang terus dan dimanfaatkan menjadi modal produktif bagi jutaan UMKM aktif di kota dan desa, maka akan menjadi faktor pembeda bagi pembangunan ekonomi nasional," kata Ma'ruf.

Hal tersebut diharapkan Ma'ruf dapat berkontribusi pada kehidupan masyarakat yang lebih adil dan makmur serta terjamin dan sejahtera kehidupannya.