Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keponakan Prabowo Ditunjuk Jadi Waketum Partai Gerindra

Kompas.com - 14/09/2020, 21:43 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, keponakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra periode 2025.

Dasco juga mengatakan, saat ini Saras tengah mengikuti orientasi partai hingga beberapa hari ke depan.

"Saat ini Saudari Saraswati dalam orientasi di partai untuk beberapa hari ke depan, karena yang bersangkutan ditunjuk menjadi salah satu wakil ketua umum Partai Gerindra periode 2020-2025," kata Dasco kepada wartawan, Senin (14/9/2020).

Baca juga: Sara Djojohadikusumo Pertimbangkan Laporkan Pelecehan Seksual terhadap Dirinya

Dasco membantah kabar yang beredar bahwa Saras terjangkit Covid-19. Ia mengatakan, Saras dalam kondisi sehat.

"Perlu kami sampaikan bahwa berita itu tidak benar," ujar dia. 

Sebelumnya diberitakan, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra menetapkan kembali Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina.

Susunan kepengurusan sudah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk disahkan.

Dasco mengatakan, sesuai amanat kongres partai yang digelar pada Agustus lalu, Prabowo merupakan formatur tunggal dalam penyusunan kepengurusan baru.

Baca juga: Prabowo Daftarkan Kepengurusan Baru Partai Gerindra ke Kemenkumham

Hingga saat ini, baru Ahmad Muzani yang memiliki jabatan definitif sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Muzani ditunjuk kembali sebagai Sekjen oleh Prabowo seusai kongres.

"Karena itu, segala sesuatu atau orang yang menamakan pengurus DPP adalah tidak benar, karena kepengurusan DPP dinyatakan demisioner, kecuali juru bicara partai yang masih bisa mengatasnamakan Partai Gerindra," kata Dasco.

Ia mengatakan, susunan kepengurusan Partai Gerindra yang baru akan disampaikan setelah mendapatkan Surat Keputusan (SK) Menkumham.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com