Ketua MPR: Persiapan Pilkada 2020 Mengkhawatirkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo menilai persiapan Pilkada serentak 2020 mengkhawatirkan karena banyaknya pelanggaran protokol kesehatan saat pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah.

Masyarakat terlihat berkerumun mengantarkan iring-iringan rombongan bakal pasangan calon yang mereka dukung ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

"Persiapan Pilkada serentak 2020 mulai mengkhawatirkan. Karena dari rangkaian kegiatan itu telah terdeteksi banyak kasus Covid-19," kata Bambang melalui keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

Baca juga: Jokowi Minta Peserta Pilkada Pelanggar Protokol Kesehatan Ditindak Tegas

"Sabtu (5/9/2020) kemarin, dilaporkan bahwa tidak kurang dari 69 petugas Bawaslu Boyolali terkonfirmasi positif Covid-19. Bahkan beberapa bakal pasangan calon di sejumlah daerah pun dilaporkan terpapar Covid-19," ujar Bambang. 

Ia mengatakan, pelanggaran protokol kesehatan terlihat nyata dalam kegiatan pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah.

Di beberapa daerah, kegiatan pendaftaran masih melibatkan banyak orang dan mengabaikan protokol kesehatan.

Ia menambahkan, kecenderungan pelanggaran protokol kesehatan akan lebih besar saat masuk ke tahapan kampanye Pilkada yang berlangsung selama 71 hari, terhitung mulai tanggal 26 September hingga 5 Desember 2020.

Untuk itu ia meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tak segan meminta bantuan dari satuan Polisi Pamong Praja dan prajurit TNI-Polri yang ditugaskan menegakkan protokol kesehatan di ruang publik.

Pilkada serentak 2020 digelar di 270 daerah pemilihan yang meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota yang terletak di 32 provinsi.

Baca juga: Bawaslu Usulkan Paslon Pilkada 2020 Teken Pakta Integritas Protokol Kesehatan

Karena itu, jika kandidat gagal mengendalikan kegiatan simpatisan dan massa pendukung, pelanggaran protokol kesehatan dikhawatirkan marak terjadi sehingga memunculkan lonjakan kasus baru.

"Untuk meminimalisasi potensi penularan Covid-19 di periode kampanye Pilkada, semua pemerintah daerah harus tegas menegakan pelaksanaan protokol kesehatan," kata Bambang.

"Begitupula kandidat harus mampu mengendalikan pendukungnya. Jika tidak, kegiatan Pilkada justru bisa memicu lonjakan kasus Covid-19 di semua daerah pemilihan," lanjut politisi Partai Golkar itu.