Jokowi Minta Peserta Pilkada Pelanggar Protokol Kesehatan Ditindak Tegas

Kompas.com - 07/09/2020, 12:20 WIB
Presiden Joko Widodo bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kanan) seusai melakukan peninjauan fasilitas produksi dan uji klinis tahap III vaksin COVID-19 di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung, Selasa (11/8/2020). Dalam kegiatan tersebut dijadwalkan juga penyuntikan kepada 1.620 subyek relawan yang ditargetkan semua uji klinis termasuk otorisasi dari BPOM akan tuntas pada Januari 2021. ANTARA FOTO/DHEMAS REVIYANTOPresiden Joko Widodo bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kanan) seusai melakukan peninjauan fasilitas produksi dan uji klinis tahap III vaksin COVID-19 di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung, Selasa (11/8/2020). Dalam kegiatan tersebut dijadwalkan juga penyuntikan kepada 1.620 subyek relawan yang ditargetkan semua uji klinis termasuk otorisasi dari BPOM akan tuntas pada Januari 2021.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta ada tindakan tegas bagi peserta Pilkada 2020 yang melanggar protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19.

Jokowi mengingatkan bahwa kewajiban peserta pilkada untuk mematuhi protokol kesehatan sudah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020.

"Aturan main di pilkada jelas, di PKPU-nya sudah jelas sekali," kata Jokowi saat memimpin rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/9/2020).

Baca juga: Mendagri Tegur Keras 51 Kepala Daerah Terkait Pilkada, Ini Daftarnya

Jokowi pun menyesalkan masih banyaknya bakal calon kepala daerah yang melanggar PKPU itu, misalnya dengan membawa massa saat pendaftaran.

Hal tersebut menyebabkan meluasnya kemungkinan penularan Covid-19 lewat klaster pilkada.

Kepala Negara meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menindak tegas peserta pilkada pelanggar protokol kesehatan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mendagri bisa menindak bakal calon yang berstatus petahana.

"Saya minta ini pak mendagri urusan yang berkaitan dengan klaster pilkada ini betul-betul ditegasi betul. Diberikan ketegasan betul," kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi meminta Badan Pengawas Pemilu turun tangan menindak tegas para bakal calon kepala daerah yang melanggar PKPU.

"Jadi (perlu) ketegasan, mendagri dengan Bawaslu biar betul-betul ini diberikan peringatan keras," kata dia. 

Baca juga: Calon Kepala Daerah Diingatkan Patuhi Protokol Kesehatan Selama Tahapan Pilkada


Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: Keterisian RS Covid-19 Naik 100 Persen dalam Sebulan

Menkes: Keterisian RS Covid-19 Naik 100 Persen dalam Sebulan

Nasional
Presiden: Pada Saatnya Saya Akan Bicara Arah Kapal Besar Relawan Jokowi di Pilpres 2024

Presiden: Pada Saatnya Saya Akan Bicara Arah Kapal Besar Relawan Jokowi di Pilpres 2024

Nasional
Rencana Pemerintah Menaikkan Tarif PPN Dinilai Akan Bebani Masyarakat

Rencana Pemerintah Menaikkan Tarif PPN Dinilai Akan Bebani Masyarakat

Nasional
Kepala BNPB Paparkan 6 Strategi Kendalikan Penyebaran Kasus Covid-19

Kepala BNPB Paparkan 6 Strategi Kendalikan Penyebaran Kasus Covid-19

Nasional
Kuasa Hukum Berharap Gugatan Warga soal Ganti Rugi terhadap Juliari Tak Dihambat

Kuasa Hukum Berharap Gugatan Warga soal Ganti Rugi terhadap Juliari Tak Dihambat

Nasional
Survei: Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Jokowi Turun, Jadi 75,6 Persen

Survei: Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Jokowi Turun, Jadi 75,6 Persen

Nasional
Penjelasan Menkes soal Masuknya Varian Corona Asal India ke Kudus

Penjelasan Menkes soal Masuknya Varian Corona Asal India ke Kudus

Nasional
Jokowi Sebut Relawannya Ditarik-tarik untuk Kepentingan Pilpres 2024

Jokowi Sebut Relawannya Ditarik-tarik untuk Kepentingan Pilpres 2024

Nasional
Jokowi Minta Relawan Tak Terburu-buru Tentukan Sikap Terkait Pilpres 2024

Jokowi Minta Relawan Tak Terburu-buru Tentukan Sikap Terkait Pilpres 2024

Nasional
Tower 8 Wisma Atlet Pademangan hingga Rusun Nagrak Cilincing Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Tower 8 Wisma Atlet Pademangan hingga Rusun Nagrak Cilincing Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Faktor Utama Lonjakan Covid-19 Mobilisasi Masyarakat, Khususnya Saat Liburan

Kepala BNPB: Faktor Utama Lonjakan Covid-19 Mobilisasi Masyarakat, Khususnya Saat Liburan

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Terus Ingatkan Masyarakat soal Disiplin Protokol Kesehatan

Jokowi Minta Kepala BNPB Terus Ingatkan Masyarakat soal Disiplin Protokol Kesehatan

Nasional
Sebaran 9.868 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Sebaran 9.868 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE 13 Juni: 11.568.443 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 13 Juni: 11.568.443 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 13 Juni: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Mencapai 108.997

UPDATE 13 Juni: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Mencapai 108.997

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X