Calon Kepala Daerah Diingatkan Patuhi Protokol Kesehatan Selama Tahapan Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli Epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Tri Yunis Miko Wahyono mengimbau para calon kepala daerah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan saat pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Hal ini dikatakan karena masih banyak pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi saat pendaftaran calon kepala daerah yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Harusnya (tetap mematuhi protokol kesehatan saat kampanye)," kata Miko kepada Kompas.com, Senin (7/9/2020).

Baca juga: Jokowi Minta Bawaslu Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan di Pilkada

KPU sudah membuat panduan protokol kesehatan dalam setiap tahapan pelaksanaan pilkada.

Oleh karena itu, ia mengimbau pada calon kepala daerah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan.

"Walaupun ada kampanye offline dengan iring-iringan semuanya dengan jumlah terbatas dan memenuhi protokol kesehatan begitu, pakai masker, dengan orang terbatas kemudian kampanye," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, masa pendaftaran Pilkada 2020 dimulai pada Jumat (4/9/2020) dan ditutup Minggu (6/9/2020) pukul 24.00 WIB.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat, selama dua hari pendaftaran peserta Pilkada 2020, terjadi 243 dugaan pelanggaran yang dilakukan bakal calon kepala daerah.

Baca juga: Bawaslu: 2 Hari Pendaftaran Pilkada, Ada 243 Dugaan Pelanggaran Protokol Kesehatan

Dugaan pelanggaran ini berkaitan dengan aturan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang berlaku selama masa pendaftaran.

"Hari pertama 141 (dugaan pelanggaran), hari kedua 102," kata Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar saat dihubungi Kompas.com, Minggu (6/9/2020) malam.

Fritz mengatakan, pihaknya masih menghimpun dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di hari ketiga pendaftaran.

"(Data dugaan pelanggaran) hari ketiga masih dikumpulkan," ujar Fritz.

Fritz menyebutkan, para bakal pasangan calon diduga melanggar aturan karena umumnya membawa massa saat mendaftar ke KPU. Ada pula bapaslon yang ketika mendaftar tak membawa surat hasil tes PCR atau swab test sebagai syarat verifikasi berkas pencalonan.

"Termasuk 20 orang yang tidak membawa hasil swab saat pendaftaran," kata dia.

Baca juga: DKPP Dorong Pembentukan Satgas Penegakan Protokol Kesehatan Pilkada 2020

Ia menyebutkan, kerumunan massa saat pendaftaran Pilkada 2020 menjadi tanggung jawab kepolisian untuk menindak.

Menurut Fritz, arak-arakan atau kerumunan massa saat pendaftaran termasuk sebagai pelanggaran keamanan.

"Itu pelanggaran keamanan. Polisi yang bertanggung jawab," kata Fritz kepada Kompas.com, Jumat (4/9/2020).