Bawaslu Akan Tegas ke Peserta Pilkada soal Protokol Kesehatan, Termasuk Kerabat Pejabat

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar mengatakan, pihaknya akan mengawasi seluruh peserta Pilkada 2020 yang tidak mematuhi protokol kesehatan tanpa terkecuali.

Termasuk, nantinya kepada paslon yang merupakan kerabat dekat Presiden, Wakil Presiden, Menteri maupun pejabat lainnya.

"Fungsi Bawaslu adalah mengawasi seluruh paslon. Dan saat mengawasi, maka kita awasi siapa saja termasuk tindak lanjut dari pengawasan itu," ujar Fritz ketika dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (5/9/2020).

Baca juga: Mendagri: Kami Tak Punya Dasar Hukum Tegur Non-petahana yang Kumpulkan Massa

Fritz menuturkan, peserta Pilkada tahun ini terdiri dari paslon petahana maupun bukan petahana.

Kepada para petahana, Bawaslu mengingatkan bahwa protokol kesehatan di masa pandemi diinisiasi oleh mereka.

Sehingga, petahana pun harus memahami pentingnya menjalankan tahapan pilkada sesuai protokol kesehatan.

Selain itu, mereka juga terikat oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam konteks yang lebih luas, aturan itu mewajibkan kepala daerah mematuhi aturan pemerintah.

Sehingga, dalam konteks aturan pemerintah soal pandemi Covid-19 pun harus dipatuhi oleh kepala daerah.

Baca juga: Picu Berkumpulnya Massa Saat Pendaftaran Pilkada, Bupati Karawang Dapat Teguran Mendagri

Sementara itu, bagi paslon bukan petahana ada Peraturan KPU (PKPU) yang di dalamnya tercantum larangan mengumpulkan massa atau hal lain yang mengabaikan protokol kesehatan pada saat pendaftaran maupun kampanye pilkada.

"Jadi semua sudah ada aturannya. Harapan kami semua paslon memahami dan mematuhinya. Bawaslu tetap mengawasi itu," kata Fritz.

Sebelumnya, Fritz mengatakan ada 141 bakal paslon yang membawa massa saat mendaftar sebagai peserta Pilkada 2020.

Massa yang dibawa melebihi ketentuan dari aturan KPU.

"Sampai Jumat (4/9/2020) malam, sudah ada 315 bakal paslon datang ke kantor KPU Dari 315 itu, kan sebanyak 141 bakap paslon bawa massa yang melebihi apa yang ditentukan oleh aturan KPU," ujar Fritz saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu.

Baca juga: Bawaslu: 141 Bakal Paslon Bawa Massa Saat Daftar Peserta Pilkada 2020