JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) masih terus mengupayakan agar Indonesia mendapatkan akses vaksin virus corona (Covid-19) secara tepat waktu, yang tengah diteliti oleh dunia.
Upaya tersebut dilakukan Indonesia melalui cara bilateral maupun multilateral.
"Para diplomat kita terus bekerja keras untuk membantu pemerintah mendapatkan akses vaksin ini melalui kerja sama bilateral maupun multilateral," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, melalui telekonferensi, Jumat (4/9/2020).
Menurut Retno, pihaknya terus bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lainnya di negara lain terkait produksi vaksin.
Baca juga: Kaleidoskop Enam Bulan Bergulat Mencari Vaksin Covid-19, Hasilnya?
Salah satunya dengan menjalin komunikasi dengan World Health Organization (WHO) yang berbasis di Jenewa, Swiss terkait urusan dengan GAVI-Covax Facility dan WHO serta dengan Oslo terkait dengan Coalition for Epidemic Preparedness (CEPI).
"Dapat saya jelaskan bahwa CEPI, GAVI dan WHO adalah tiga institusi utama pelopor COVAX Facility yang dibentuk untuk memastikan akses adil dan merata atas vaksin Covid-19," ujarnya.
"Rencananya Covax akan mendistribusikan vaksin sebesar dua miliar dosis hingga akhir 2021 ke seluruh negara dunia," kata Retno Marsudi.
Mengenai pembicaraan dengan CEPI, Retno mematangkan kemungkinan kerja sama yang bisa dilakukan CEPI dengan Bio Farma dalam bidang manufacturing vaksin.
Baca juga: Vaksin Covid-19 Siap Awal 2021, Erick Thohir: Tenaga Kesehatan Diprioritaskan
Ia mengatakan, saat ini Bio Farma, sudah masuk dalam daftar pendek atau shortlist yang berarti memiliki peluang lebih besar untuk melakukan kerja sama dengan CEPI di bidang manufacturing vaksin.
"Atau disebut shortlist potential drug product manufacturers for CEPI’s Covid-19 vaccine. CEPI akan lakukan due dilligence, mulai 14 September sampai akhir September," ungkapnya.
Kendati demikian, Retno menegaskan Kemenlu tetap mendukung produksi vaksin dalam negeri.
Kemenlu juga terus berkomunikasi dengan Menteri Kesehatan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta lembaga lainnya terkait produksi vaksin.
Baca juga: Wapres: Kepatuhan Protokol Kesehatan Kunci Tekan Penularan Covid-19 sebelum Vaksin Ditemukan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.