Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertahanan Indonesia Wajib Didorong Demi Hadapi Perang Generasi Keenam

Kompas.com - 26/08/2020, 20:44 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Laksdya TNI (Purn) Agus Setiadji mengatakan, kementerian dan lembaga di sektor pertahanan semestinya dapat disatukan demi menghasilkan industri pertahanan yang tangguh.

"Kementerian dan lembaga di Indonesia harus bisa menyatu menjadi kesatuan utuh untuk menghasilkan sumber daya manusia maupun industri pertahanan yang tangguh," ujar Agus dalam diskusi virtual bertajuk 'Tantangan Perang Generasi Keenam Versus Kemandirian Industri Pertahanan', Rabu (26/8/2020).

Industri pertahanan beserta sumber daya manusia yang tangguh, menurut Agus, jadi modal bagi Indonesia dalam menghadapi perang generasi keenam.

Baca juga: TNI AL Luncurkan 2 Kapal Perang Patroli Produksi Dalam Negeri

Perang generasi keenam, maksudnya adalah bentuk perang yang berbeda dibandingkan perang-perang generasi sebelumnya.

Perang generasi sebelumnya, misalnya perang secara fisik, terorisme dan serangan di dunia siber.

Agus melanjutkan, perang generasi keenam akan sangat bergantung pada perkembangan teknologi alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Keberadaan sejumlah alutsista generasi baru menjadi dampak nyata dari persaingan perkembangan senjata strategis di dunia.

Platform senjata strategis terbaru memperlihatkan berbagai keunggulan dibanding generasi-generasi sebelumnya.

"Kita sedang menghadapi perang generasi keenam. Tidak bisa dengan kekuatan perang generasi kelima, keempat, ketiga dan seterusnya," kata Agus.

Baca juga: Wagub DKI: Virus Corona Lebih Bahaya daripada Perang Antarnegara

Sebab, perkembangan teknologi alutsista di sejumlah negara membuat mobilisasi dan daya jangkau serta daya hancur yang semakin tinggi sekaligus membuat upaya deteksi negara lawan semakin lemah.

Demi memodernisasi teknologi alutsista, lanjut Agus, Indonesia bergantung kepada industri pertahanan dalam negeri. Baik yang berada di bawah BUMN maupun swasta.

"Untuk itu, kita tidak mungkin tidak sangat tergantung pada industri pertahanan kita, baik itu BUMN maupun BUMS yang berkaitan dengan militer," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com