Salin Artikel

Pertahanan Indonesia Wajib Didorong Demi Hadapi Perang Generasi Keenam

"Kementerian dan lembaga di Indonesia harus bisa menyatu menjadi kesatuan utuh untuk menghasilkan sumber daya manusia maupun industri pertahanan yang tangguh," ujar Agus dalam diskusi virtual bertajuk 'Tantangan Perang Generasi Keenam Versus Kemandirian Industri Pertahanan', Rabu (26/8/2020).

Industri pertahanan beserta sumber daya manusia yang tangguh, menurut Agus, jadi modal bagi Indonesia dalam menghadapi perang generasi keenam.

Perang generasi keenam, maksudnya adalah bentuk perang yang berbeda dibandingkan perang-perang generasi sebelumnya.

Perang generasi sebelumnya, misalnya perang secara fisik, terorisme dan serangan di dunia siber.

Agus melanjutkan, perang generasi keenam akan sangat bergantung pada perkembangan teknologi alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Keberadaan sejumlah alutsista generasi baru menjadi dampak nyata dari persaingan perkembangan senjata strategis di dunia.

Platform senjata strategis terbaru memperlihatkan berbagai keunggulan dibanding generasi-generasi sebelumnya.

"Kita sedang menghadapi perang generasi keenam. Tidak bisa dengan kekuatan perang generasi kelima, keempat, ketiga dan seterusnya," kata Agus.

Sebab, perkembangan teknologi alutsista di sejumlah negara membuat mobilisasi dan daya jangkau serta daya hancur yang semakin tinggi sekaligus membuat upaya deteksi negara lawan semakin lemah.

Demi memodernisasi teknologi alutsista, lanjut Agus, Indonesia bergantung kepada industri pertahanan dalam negeri. Baik yang berada di bawah BUMN maupun swasta.

"Untuk itu, kita tidak mungkin tidak sangat tergantung pada industri pertahanan kita, baik itu BUMN maupun BUMS yang berkaitan dengan militer," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/08/26/20440271/pertahanan-indonesia-wajib-didorong-demi-hadapi-perang-generasi-keenam

Terkini Lainnya

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke