Sidang Etik Firli Bahuri soal Helikopter Swasta yang Jadi Ujian bagi Dewan Pengawas

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) akan menggelar sidang etik terhadap Ketua KPK Firli Bahuri, Selasa (25/8/2020) hari ini.

Firli akan disidang terkait dugaan pelanggaran etik bergaya hidup mewah saat ia menggunakan helikopter mewah dalam perjalanan pribadinya dari Palembang ke Baturaja, Juni 2020 lalu.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan, sidang etik Firli ini akan menjadi ujian bagi Dewas KPK untuk bersikap tegas kepada pimpinan KPK.

"Ini sekaligus menjadi ujian bagi Dewan Pengawas KPK Karena berdasarkan Pasal 37B undang-undang KPK baru mereka diberikan kewenangan untuk mengevaluasi KPK dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik pegawai KPK," kata Kurnia, Senin (24/8/2020) kemarin

Baca juga: Sidang Etik Firli Bahuri Dinilai Akan Tentukan Kepercayaan Publik pada KPK.

Hal itu disampaikan Kurnia berkaca pada Deputi Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK yang menjatuhkan sanksi kepada dua pimpinan KPK sebelumnya, Abraham Samad dan Saut Situmorang, atas pelanggaran etik.

"Kalau Deputi Pengawas Internal Pengaduan Masyarakat berani menjatuhkan sanksi kepada dua orang pimpinan KPK, tentu ini harus diteruskan oleh Dewan Pengawas, tidak boleh ada ketakutan karena lain hal, tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun," kata dia.

Menurut Kurnia, Dewas KPK selama ini terkesan membiarkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Firli antara lain saat mengabaikan dugaan penyekapan penyidik KPK dalam rangkaian operasi tangkat tangan serta mengembalikan paksa penyidik Kompol Rossa Purbo Bekti ke Polri tanpa permintaan Polri.

Selain itu, Firli sempat tersandung masalah etik saat ia menjadi Deputi Penindakan KPK ketika ia bertemu dengan pihak yang sedang berpeekara serta memberi akses khusus bagi saksi yang hendak diperiksa penyidik.

Baca juga: Koordinator MAKI Boyamin Akan Bersaksi di Sidang Etik Firli Bahuri

Oleh sebab itu, ICW dan sejumlah organsiasi yang tergabung di Koalsi Masyarakat Sipil Antikorupsi menilai, Dewas KPK harus melihat dugaan pelanggaran etik Firli sebagai satu rangkaian yang tak terpisahkan.

"Jika hal ini terus menerus dibiarkan tanpa ada tindakan yang tegas bukan tidak mungkin di waktu mendatang tindakan tersebut akan berulang," kata Kurnia.

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi juga mendesak Dewas KPK menggelar sidang secara objektif, transparan, dan akuntabel, serta berani menjatuhkan sanksi berat kepada Firli.

"Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak agar Dewan Pengawas menjatuhkan sanksi berat kepada Ketua KPK diikuti dengan perintah agar yang bersangkutan mengundurkan diri dari jabatannya," kata Kurnia.

Anggota Transparency International Indonesia Natalia Soebagjo menambahkan, sidang etik Firli ini juga akan menentukan kepercayaan publik terhadap KPK.

Sebab, publik ingin lembaga antirkorupsi dipimpin oleh orang-orang yang mempunyai reputasi dan integritas tinggi dengan besarnya wewenang dan tanggungjawab KPK.

"Ini ujian bagi Dewas dan juga akan menentukan sejauh mana publik masih bisa dapat percaya pada kredibilitas KPK sebagai lembaga dan juga integritas para pemimpinnya termasuk Dewas," kata Natalia.