Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Atasi Pandemi Covid-19 Lebih Dahulu, Kemudian Ekonomi

Kompas.com - 10/08/2020, 12:51 WIB
Sania Mashabi,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengkritik manajemen penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah yang kerap mementingkan sektor ekonomi.

Menurut dia, seharusnya pemerintah mengatasi masalah pandemi Covid-19 lebih dahulu atau sektor kesehatan, kemudian fokus ke persoalan ekonomi.

"Menurut saya, manajemen penanganan wabah pemerintah terlalu keliru dengan mengutamakan aspek ekonomi, padahal pandemi menjadi dasar untuk diselesaikan lebih dulu," kata Tulus dalam konferensi persnya, Senin (10/8/2020).

Baca juga: Marak Klaim Obat Covid-19, YLKI Sentil Pemerintah

Tulus juga menilai pemerintah tidak mampu menangani pandemi Covid-19. Hal itu dapat dilihat dari kasus Covid-19 di Indonesia yang justru makin bertambah.

"Sekarang ada 121.000 lebih yang terinfeksi, menduduki 24 besar di dunia dan terbukti juga pertumbuhan ekonomi nyungsep yang dulu digadang-gadang kita aman, aman, aman, toh ternyata sekarang faktanya minus 5,13 persen," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, penambahan kasus Covid-19 masih terus terjadi di Indonesia. Pemerintah mencatat ada 1.893 kasus baru pasien positif Covid-19, pada Minggu (9/8/2020).

Baca juga: 1.893 Kasus Baru Covid-19 hingga Puluhan Ribu Suspek di Indonesia

Data tersebut terhitung sejak Sabtu (8/8/2020) pukul 12.00 WIB hingga Minggu pukul 12.00 WIB. Dengan demikian, total terdapat 125.396 kasus positif Covid-19 sejak pengumuman kasus perdana pada 2 Maret 2020.

Jumlah pasien Covid-19 yang meninggal dunia juga masih terus bertambah.

Berdasarkan data yang dirilis pemerintah pada Minggu (9/8/2020) sore, tercatat ada 5.723 orang meninggal dunia akibat Covid-19.

Jumlah tersebut bertambah 65 orang dibandingkan data jumlah kasus kematian, pada Sabtu (8/8/2020), sebanyak 5.658 pasien.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com