Menurut YLKI, Empat Hal Ini Sebabkan Maraknya Klaim Obat Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, ada empat penyebab maraknya klaim obat penyembuh atau penangkap virus corona (Covid-19).

Penyebab pertama, menurut dia, adalah buruknya politik manajemen wabah oleh pemerintah.

"Sejak akhir Februari sampai sekarang, kita melihat penanganan, politik manajemen penanganan wabah itu kedodoran," kata Tulus dalan konferensi persnya, Senin (10/8/2020).

Baca juga: Hari Ini Polisi Panggil Anji Terkait Konten Video Hoaks Temuan Obat Covid-19

Pemerintah bahkan sering kali mencontohkan klaim terkait obat atau penangkal virus corona.

Hal itu juga akan mempengaruhi pemahaman terhadap masyarakat.

"Ini artinya apa? selevel pejabat publik juga memberikan contoh-contoh kurang baik dan produktif membodohkan dan kurang mencerdaskan, sehingga kalau saat ini ada klaim-klaim yang bermunculan, sebenarnya efek dari itu semua," ujar dia.

Penyebab kedua adalah aspek tekanan psikologi konsumen.

Baca juga: Hadi Pranoto Siap Penuhi Panggilan Polisi atas Kasus Video Klaim Obat Covid-19

Tulus mengatakan, banyak masyarakat takut dengan pandemi Covid-19 yang belum memiliki obat penawar atau vaksin.

Ditambah lagi, dengan adanya tekanan ekonomi yang terdampak oleh pandemi Covid-19.

"Konsumen mendapatkan tekanan yang mendalam soal ekonomi. Gaji dipotong, PHK, ini membuat konsumen menjari jalan keluar," ungkap dia.

Penyebab ketiga adalah kurangnya literasi konsumen terhadap produk obat-obatan terutama herbal.

Baca juga: Soal Klaim Hadi Pranoto, Anji: Saya Tidak Menyatakan Herbal Tersebut Obat

Ia mengatakan, masih banyak masyarakat yang tidak mengerti bahwa perlu ada izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada setiap obat.

"Bukan hal yang baru. Kebetulan Covid-19 menjadi perhatian bersama, klaim-klaim yang serupa muncul marak," lanjut dia.

Adapun, penyebab terakhir adalah belum optimalnya penegakan hukum di Indonesia terkait pengawasan obat di masa pandemi Covid-19.

Baca juga: Obat Potensial untuk Covid-19 di Singapura Masuk Tahap Pengujian Akhir

Menurut dia, perlu ada sinergi yang kuat antar semua pihak agar penegakan hukum bisa berjalan dengan baik.