Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut YLKI, Empat Hal Ini Sebabkan Maraknya Klaim Obat Covid-19

Kompas.com - 10/08/2020, 12:09 WIB
Sania Mashabi,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, ada empat penyebab maraknya klaim obat penyembuh atau penangkap virus corona (Covid-19).

Penyebab pertama, menurut dia, adalah buruknya politik manajemen wabah oleh pemerintah.

"Sejak akhir Februari sampai sekarang, kita melihat penanganan, politik manajemen penanganan wabah itu kedodoran," kata Tulus dalan konferensi persnya, Senin (10/8/2020).

Baca juga: Hari Ini Polisi Panggil Anji Terkait Konten Video Hoaks Temuan Obat Covid-19

Pemerintah bahkan sering kali mencontohkan klaim terkait obat atau penangkal virus corona.

Hal itu juga akan mempengaruhi pemahaman terhadap masyarakat.

"Ini artinya apa? selevel pejabat publik juga memberikan contoh-contoh kurang baik dan produktif membodohkan dan kurang mencerdaskan, sehingga kalau saat ini ada klaim-klaim yang bermunculan, sebenarnya efek dari itu semua," ujar dia.

Penyebab kedua adalah aspek tekanan psikologi konsumen.

Baca juga: Hadi Pranoto Siap Penuhi Panggilan Polisi atas Kasus Video Klaim Obat Covid-19

Tulus mengatakan, banyak masyarakat takut dengan pandemi Covid-19 yang belum memiliki obat penawar atau vaksin.

Ditambah lagi, dengan adanya tekanan ekonomi yang terdampak oleh pandemi Covid-19.

"Konsumen mendapatkan tekanan yang mendalam soal ekonomi. Gaji dipotong, PHK, ini membuat konsumen menjari jalan keluar," ungkap dia.

Penyebab ketiga adalah kurangnya literasi konsumen terhadap produk obat-obatan terutama herbal.

Baca juga: Soal Klaim Hadi Pranoto, Anji: Saya Tidak Menyatakan Herbal Tersebut Obat

Ia mengatakan, masih banyak masyarakat yang tidak mengerti bahwa perlu ada izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada setiap obat.

"Bukan hal yang baru. Kebetulan Covid-19 menjadi perhatian bersama, klaim-klaim yang serupa muncul marak," lanjut dia.

Adapun, penyebab terakhir adalah belum optimalnya penegakan hukum di Indonesia terkait pengawasan obat di masa pandemi Covid-19.

Baca juga: Obat Potensial untuk Covid-19 di Singapura Masuk Tahap Pengujian Akhir

Menurut dia, perlu ada sinergi yang kuat antar semua pihak agar penegakan hukum bisa berjalan dengan baik.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Nasional
Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com