Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Investor yang Hengkang dari China Dipermudah di Indonesia

Kompas.com - 30/06/2020, 15:16 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta kementerian terkait melayani dengan baik perusahaan yang hendak merelokasi pabriknya.

Pasalnya, berdasarkan informasi yang diterima, ada 119 perusahaan yang siap 'bedol desa' dari China.

"Saya sudah perintahkan kepada menteri, kepada Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), untuk industri-industri yang akan relokasi dari Tiongkok ke Indonesia," kata Presiden Jokowi saat meresmikan kawasan Industri di Batang, Jawa Tengah, melalui konferensi video, Selasa (30/6/2020).

Baca juga: Peluang Indonesia Merebut Keuntungan dari Perang Dagang AS-China

"Baik itu dari Jepang, dari Taiwan, dari Korea, dari Amerika, dari negara manapun. Berikan pelayanan yang sebaik-baiknya," lanjut dia.

Bahkan, Presiden Jokowi menyatakan bahwa perusahan-perusahaan tersebut tak perlu lagi direpotkan dengan permasalahan izin.

Ia meminta Kepala BKPM beserta kepala daerah membantu pengurusan izin para investor dari China yang memindahkan pabriknya ke Indonesia.

Baca juga: Jokowi Diskon Harga Lahan agar Investor Asing Datang Ramai-ramai

Presiden Jokowi sekaligus meminta agar harga lahan untuk pabrik lebih murah dibandingkan negara-negara saingan yang menjadi tujuan investor.

"Kalau mereka memberikan harga tanah misalnya Rp 500.000 (per meter), kita harus bisa di bawahnya itu. Rp 300.000 misalnya. Kalau mereka memberikan harga tanah Rp 1 juta, ya kita berikan harga Rp 500.000," tutur Presiden Jokowi.

"Kalau mereka ngurus izin di sana satu bulan, ya kita bisa seminggu. Kalau mereka ngurus di tempat lain bisa seminggu ya kita harus bisa sehari dua hari. Harus memiliki sebuah competitiveness yang baik," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com