Kompas.com - 30/06/2020, 15:03 WIB
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo usai bertemu Wakil Presiden Maruf Amin di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (29/1/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariKepala BKKBN Hasto Wardoyo usai bertemu Wakil Presiden Maruf Amin di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (29/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan, jumlah kehamilan tidak diinginkan di Indonesia masih cukup tinggi.

Menurut Hasto, di tingkat nasional, persentase kehamilan tidak dikehendaki mencapai 17,5 persen.

"Kehamilan yang tak dikehendaki masih cukup tinggi. Rata-rata nasional 17,5 persen yang kehamilan yang tidak dikehendaki," kata Hasto dalam diskusi online, Selasa (30/6/2020).

Baca juga: Harus ke Mana untuk Konseling Kehamilan Tak Diinginkan?

"Artinya apa? Setiap 100 orang hamil hari ini kalau ditanya, yang tidak sengaja hamilnya adalah ada 17," sambung dia.

Hasto mengatakan, kehamilan tak diinginkan ini biasanya terjadi pada pasangan usia subur yang belum mendapat sosialisasi dari BKKBN.

Oleh karena itu, ia mengaku akan berusaha menekan angka kehamilan tidak diinginkan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pasalnya, lanjut Hasto, kehamilan tidak diinginkan ini juga berkontribusi pada munculnya masalah gagal pertumbuhan atau stunting.

Baca juga: Angka Kehamilan di Kabupaten Semarang Meningkat, Ini Pemicunya

"Ada pasangan berusia subur yang harusnya kami layani, masih ada 12,5 yang belum kami layani," ujar Hasto.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, ada beberapa masalah kesehatan yang saat ini masih dihadapi Indonesia.

Menurut dia, salah satu masalah yang harus dihadapi saat ini adalah gagal pertumbuhan atau stunting dan angka kematian ibu serta anak.

Baca juga: Perusahaan Pil KB Dituntut karena Kehamilan Tak Diinginkan

"Sampai saat ini permasalahan kesehatan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah masalah stunting, kematian ibu dan bayi," kata Terawan salam diskusi online, Selasa (30/6/2020).

Terawan mengatakan, masalah itu bisa diatasi oleh pemerintah dengan cara meningkatkan pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak (KIA) di posyandu.

Posyandu, kata Terawan, merupakan wadah peran serta masyarakat yang menyelenggarakan sistem pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas manusia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Bertambah 118, Total Pasien Covid-19 Meninggal 141.585 Orang

UPDATE: Bertambah 118, Total Pasien Covid-19 Meninggal 141.585 Orang

Nasional
UPDATE 27 September: Ada 388.341 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 27 September: Ada 388.341 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.771, Kasus Sembuh dari Covid-19 Jadi 4.027.548

UPDATE: Bertambah 3.771, Kasus Sembuh dari Covid-19 Jadi 4.027.548

Nasional
Padankan Data PBI-JK dengan NIK, Mensos Risma Ajak Pemda Proaktif

Padankan Data PBI-JK dengan NIK, Mensos Risma Ajak Pemda Proaktif

Nasional
UPDATE 27 September: 40.270 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 September: 40.270 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Sejumlah Tokoh Deklarasikan Agama-agama Indonesia yang Adil dan Damai

Sejumlah Tokoh Deklarasikan Agama-agama Indonesia yang Adil dan Damai

Nasional
Kemensos Hapus 9 Juta Data Penerima PBI-JK yang Terindikasi Ganda hingga Tidak Padan

Kemensos Hapus 9 Juta Data Penerima PBI-JK yang Terindikasi Ganda hingga Tidak Padan

Nasional
UPDATE 27 September 2021: Bertambah 1.390 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4,2 Juta

UPDATE 27 September 2021: Bertambah 1.390 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4,2 Juta

Nasional
Ahli Hukum Sebut KY Berwenang Lakukan Seleksi Hakim Ad Hoc MA

Ahli Hukum Sebut KY Berwenang Lakukan Seleksi Hakim Ad Hoc MA

Nasional
Patung Sejarah G302/PKI Dibongkar, Kostrad: Permintaan Mantan Pangkostrad demi Ketenangan Lahir Batin

Patung Sejarah G302/PKI Dibongkar, Kostrad: Permintaan Mantan Pangkostrad demi Ketenangan Lahir Batin

Nasional
SBY Ngetwit Soal Hukum Bisa Dibeli, Kubu KLB: Kami Sangat Setuju, Hukum Harus Ditegakkan

SBY Ngetwit Soal Hukum Bisa Dibeli, Kubu KLB: Kami Sangat Setuju, Hukum Harus Ditegakkan

Nasional
Jokowi: 1,5 Tahun Hadapi Covid-19, Kondisi Indonesia Membaik

Jokowi: 1,5 Tahun Hadapi Covid-19, Kondisi Indonesia Membaik

Nasional
BEM Seluruh Indonesia Sampaikan 5 Tuntutan Saat Demo di Area Gedung Merah Putih KPK

BEM Seluruh Indonesia Sampaikan 5 Tuntutan Saat Demo di Area Gedung Merah Putih KPK

Nasional
DPR Minta MK Tolak Permohonan Uji Materi soal Keserentakan Pemilu 2024

DPR Minta MK Tolak Permohonan Uji Materi soal Keserentakan Pemilu 2024

Nasional
Kuasa Hukum Pertanyakan Rencana Luhut Gugat Fatia dan Haris Azhar Rp 100 Miliar

Kuasa Hukum Pertanyakan Rencana Luhut Gugat Fatia dan Haris Azhar Rp 100 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.