BKKBN: Kehamilan Tak Diinginkan di Indonesia Rata-rata 17,5 Persen

Kompas.com - 30/06/2020, 15:03 WIB
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo usai bertemu Wakil Presiden Maruf Amin di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (29/1/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariKepala BKKBN Hasto Wardoyo usai bertemu Wakil Presiden Maruf Amin di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (29/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan, jumlah kehamilan tidak diinginkan di Indonesia masih cukup tinggi.

Menurut Hasto, di tingkat nasional, persentase kehamilan tidak dikehendaki mencapai 17,5 persen.

" Kehamilan yang tak dikehendaki masih cukup tinggi. Rata-rata nasional 17,5 persen yang kehamilan yang tidak dikehendaki," kata Hasto dalam diskusi online, Selasa (30/6/2020).

Baca juga: Harus ke Mana untuk Konseling Kehamilan Tak Diinginkan?

"Artinya apa? Setiap 100 orang hamil hari ini kalau ditanya, yang tidak sengaja hamilnya adalah ada 17," sambung dia.

Hasto mengatakan, kehamilan tak diinginkan ini biasanya terjadi pada pasangan usia subur yang belum mendapat sosialisasi dari BKKBN.

Oleh karena itu, ia mengaku akan berusaha menekan angka kehamilan tidak diinginkan.

Pasalnya, lanjut Hasto, kehamilan tidak diinginkan ini juga berkontribusi pada munculnya masalah gagal pertumbuhan atau stunting.

Baca juga: Angka Kehamilan di Kabupaten Semarang Meningkat, Ini Pemicunya

"Ada pasangan berusia subur yang harusnya kami layani, masih ada 12,5 yang belum kami layani," ujar Hasto.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, ada beberapa masalah kesehatan yang saat ini masih dihadapi Indonesia.

Menurut dia, salah satu masalah yang harus dihadapi saat ini adalah gagal pertumbuhan atau stunting dan angka kematian ibu serta anak.

Baca juga: Perusahaan Pil KB Dituntut karena Kehamilan Tak Diinginkan

"Sampai saat ini permasalahan kesehatan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah masalah stunting, kematian ibu dan bayi," kata Terawan salam diskusi online, Selasa (30/6/2020).

Terawan mengatakan, masalah itu bisa diatasi oleh pemerintah dengan cara meningkatkan pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak (KIA) di posyandu.

Posyandu, kata Terawan, merupakan wadah peran serta masyarakat yang menyelenggarakan sistem pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas manusia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Nasional
Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Nasional
Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Nasional
Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Nasional
KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

Nasional
Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Nasional
Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Nasional
Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Nasional
Satgas Covid-19: Pemda Wajib Kembali Tutup Sekolah jika Kondisi Tak Aman

Satgas Covid-19: Pemda Wajib Kembali Tutup Sekolah jika Kondisi Tak Aman

Nasional
Soal Izin Pemanggilan-Penahanan Jaksa, YLBHI: Bisa Jadi Alat Impunitas

Soal Izin Pemanggilan-Penahanan Jaksa, YLBHI: Bisa Jadi Alat Impunitas

Nasional
Sekjen PDI-P Sebut Akhyar Nasution Ada Indikasi Tersangkut Kasus Hukum

Sekjen PDI-P Sebut Akhyar Nasution Ada Indikasi Tersangkut Kasus Hukum

Nasional
Koopssus TNI Gelar Latihan Penanggulangan Terorisme Ancaman Senjata Biologi

Koopssus TNI Gelar Latihan Penanggulangan Terorisme Ancaman Senjata Biologi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X