Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terluka Akibat Serangan Kelompok Bersenjata di Kongo, 1 Prajurit TNI Masih Dirawat

Kompas.com - 25/06/2020, 21:07 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI, Jenderal TNI Victor Hasudungan Simatupang mengungkapkan seorang prajurit TNI Pratu Makbul terluka karena serangan kelompok bersenjata di Republik Demokratik Kongo.

Pratu Makbul adalah seorang prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan perdamaian PBB di wilayah Kongo.

Makbul, kata Victor, masih menjalani perawatan di rumah sakit setempat. 

"Yang luka-luka sedang dilaksanakan pengobatan di rumah sakit Goma (Kongo). Nanti kita lihat apakah luka parah atau harus medevac (medical evacuatian)," ujar Victor saat dihubungi Kompas.com, Kamis (25/6/2020).

Baca juga: Serma Rama Wahyudi Gugur di Kongo, Istri: Dia Suami yang Bertanggung Jawab...

Victor menjelaskan, rumah sakit tersebut berada di area markas PBB Monusco.

"UN hospital level II di Goma, markas PBB MONUSCO," katanya.

Sementara itu, jenazah Serma Rama Wahyudi, prajurit TNI AD yang gugur dalam serangan tersebut akan dipulangkan ke Tanah Air pada 1 Juli mendatang.

"Direncanakan akan diterbangkan ke Jakarta tanggal 1 juli 2020," katanya.

Victor menuturkan, saat ini jenazah prajurit TNI AD Detasemen Peralatan (Denpal) 1/4 Pekanbaru itu tengah menjalani prosesi upacara pelepasan jenazah di Kota Mavivi, Kongo.

Upacara pelepasan jenazah tersebut dilakukan oleh Monaco FC.

"Selanjutnya akan diterbangkan ke Uganda untuk diautopsi," kata Victor.

Victor menambahkan, jenazah Rama rencananya akan dimakamkan di Pekanbaru.

"Akan dimakamkan di Pekanbaru," tambah dia.

Diberitakan sebelumnya, Rama yang tergabung dalam Satgas Kizi TNI Konga XX-Q/Monusco, gugur saat menjalankan tugas sebagai pasukan perdamaian PBB di wilayah Republik Demokratik Kongo, Afrika.

Kabidpeninter Puspen TNI Kolonel Laut Agus Cahyono menjelaskan, serangan yang dilakukan kelompok bersenjata tersebut terjadi di wilayah Makisabo, Kongo, Afrika, Senin (22/6/2020), pukul 17.30 waktu setempat.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com