Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Akui Kemampuan Tes Massal Covid-19 Masih Rendah

Kompas.com - 13/06/2020, 16:57 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, mengakui jumlah tes massal terkait pemeriksaan virus corona masih terbilang rendah.

Menurut Yuri, saat ini kemampuan pemerintah yaitu melaksanakan 1.752 tes per 1 juta penduduk.

"Secara keseluruhan kalau kita menghitung seluruh wilayah Tanah Air, tes kita memang masih rendah, yaitu 1.752 tes per 1 juta penduduk," kata Yuri dalam konferensi pers dari Graha BNPB, Jakarta, Sabtu (13/6/2020).

Baca juga: UPDATE: Sebaran 1.014 Kasus Baru Covid-19, Jatim dan Sulsel Terbanyak

Namun, Yuriamto menyatakan, hal tersebut bukan berarti pemerintah tidak serius menangani Covid-19.

Ia mengatakan, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas banyak wilayah yang luas.

Maka, menurut dia, kemampuan tes massal Covid-19 di Indonesia saat ini tidak bisa dibandingkan dengan negara lain.

"Tanah Air kita terdiri dari banyak kepulauan, banyak wilayah yang cukup luas dengan kepadatan dan risiko mobilitas orang yang terkait faktor dengan orang pembawa penyakit cukup besar yang sangat berbeda," ujarnya.

Baca juga: UPDATE 13 Juni: 16.574 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Total 495.527

Yuri menuturkan, saat ini pemerintah tengah mempelajari beberapa daerah lain yang kini jadi episentrum penularan Covid-19. Misalnya, Surabaya dan Makassar.

"Ini jadi faktor pengukur yang lebih obyektif jika kita mau melihat kinerja secara keseluruhan dari upaya kita bersama dalam menanggulangi Covid-19," kata Yuri.

Selanjutnya, ia pun mengingatkan masyarakat untuk turut bekerja sama dalam memutus mata rantai penularan Covid-19.

Yuri mengimbau soal pentingnya menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan.

"Kunci utama adalah memutus mata rantai penularan. Menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan adalah kebiasaan baru yang harus kita lakukan," kata Achmad Yurianto.

Baca juga: Bima Arya Tulis Buku Tentang Pengalamannya Jadi Pasien Covid-19

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com