Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi Cenderung Menurun

Kompas.com - 07/06/2020, 20:17 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukan kepuasan masyarakat atas kinerja Presiden Joko Widodo cenderung menurun di tengah penanganan pandemi Covid-19.

Penurunan itu terjadi walaupun tak begitu signifikan dibandingkan tiga bulan sebelumnya.

"Kepuasan terhadap kerja Jokowi sekitar 66,5 persen, cenderung menurun tapi tidak signifikan dibanding temuan sebelumnya 69,5 persen," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers daring, Minggu (7/6/2020).

Baca juga: Survei PRC dan PPI: 61,4 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi-Maruf

Hasil survei pada Februari 2020 mencatat, 11,9 persen responden merasa sangat puas akan kinerja Jokowi dan 57,6 persen menilai cukup puas.

Sementara, 26,1 persen responden menilai kurang puas terhadap kinerja Jokowi dan 2,0 persen menilai tidak puas sama sekali.

Lalu, 2,3 persen responden menganggap tidak tahu/tidak jawab (TT/TJ).

Sedangkan, hasil survei pada Mei 2020 menunjukan, 14,3 persen publik mengaku sangat puas atas kerja Jokowi dan 52,2 persen menilai cukup puas.

Selanjutnya, 27,4 persen menyatakan kurang puas dan 2,3 persen menilai tidak puas sama sekali. Sementara, 3,8 persen menyatakan TT/TJ.

Dengan begitu, akumulasi tingkat kepuasaan publik terhadap kerja Jokowi cenderung menurun sekalipun tidak signifikan dibanding hasil survei sebelumnya.

Namun demikian, Burhanuddin menyebut, ada perbedaan antara kepuasan terhadap Jokowi dengan kinerja pemerintah pusat dalam menangani Covid-19.

Baca juga: Sejumlah Industri Ramai-ramai Koreksi Target Kinerja di 2020

"Kinerja pemerintah pusat dianggap lebih rendah karena mungkin sebagian responden menilai aparat dan kementerian di bawahnya kurang bias menerjemahkan instruksi Jokowi," kata dia.

Survei itu sendiri dilakukan dari 16 Mei hingga 18 Mei dengan menggunakan metode kontak telepon. Jumlah sampel dalam survei tersebut sebanyak 1.200 responden.

Sedangkan margin of error dalam survei tersebut kurang lebih sebesar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com