KPU Gelar Uji Publik Rancangan PKPU tentang Pilkada 2020

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar uji publik rancangan Peraturan KPU tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Kondisi Bencana Nonalam, pada Sabtu (6/6/2020).

Uji publik yang digelar secara virtual ini, dibuka oleh Komisioner KPU Viryan Aziz dan dihadiri oleh Bawaslu, DKPP, perwakilan partai politik, Kementerian Dalam Negeri dan lembaga terkait lainnya.

Viryan mengatakan, uji publik PKPU dilakukan untuk menampung masukan dari berbagai pihak agar pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi berjalan dengan baik, sesuai protokol kesehatan Covid-19.

Baca juga: Perludem: Persiapan Pilkada Jauh dari Matang, Bisa Timbulkan Masalah

"Kegiatan hari ini penting dan kami sangat berharap melalui mekanisme, berbagi masukan pandangan dan berbagai kritikan silakan dalam ikhtiar kita untuk penyelenggaraan pilkada yang lebih baik," kata Viryan.

Viryan mengatakan, PKPU ini dibuat setelah Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pilkada.

"Sejak itu (Perppu tentang Pilkada) keluar, KPU intens lakukan persiapan dan kajian salah satunya rancangan PKPU ini dengan banyak pembahasan ada kurang lebih 110 pasal, kurang lebih 11 item dalam PKPU ini kami harap ada masukan, sehingga bisa disempurnakan," ujarnya.

Viryan menuturkan, KPU terus berupaya menyiapkan pelaksanaan Pilkada serentak di tengah pandemi sesuai protokol Covid-19.

Oleh sebab itu, ia berharap anggaran yang diajukan KPU dapat segera dipenuhi.

"KPU sungguh-sungguh menyiapkan berbagi hal untuk pelaksanaan Pilkada serentak sesuai regulasi yang ada dan mudah-mudahan secara bersamaan anggaran yang kami sampaikan dapat dipenuhi," pungkasnya.

Baca juga: Pilkada Saat Pandemi, Bawaslu Minta Anggaran dan Logistik Tepat Waktu

Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia. 270 wilayah ini meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020. Adapun tahapan pra-pencoblosan akan mulai digelar bulan Juni.

Keputusan mengenai penundaan ini tertuang dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Senin (4/5/2020).

Pasal 201A Ayat (1) mengatur bahwa pemungutan suara pilkada 2020 ditunda karena bencana non-alam, dalam hal ini adalah pandemi virus corona (Covid-19) di Tanah Air.

Kemudian pada Ayat 2 disebutkan, pemungutan suara dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Namun dalam Ayat 3 diatur, pemungutan suara dapat diundur lagi apabila pada bulan Desember pemungutan suara belum bisa dilaksanakan.