Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bela Risma soal Mobil PCR, PDI-P Berharap Khofifah Lebih Bijak Tentukan Prioritas

Kompas.com - 30/05/2020, 11:36 WIB
Tsarina Maharani,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen PDIP-P Hasto Kristiyanto menanggapi protes Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini terkait dua mobil PCR dari BNPB yang dialihkan ke daerah lain oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur.

Kepala daerah sekaligus Ketua DPP PDI-P bidang Kebudayaan itu naik pitam, sebab sedianya kedua mobil PCR diperbantukan khusus untuk Kota Surabaya.

Hasto pun mempertanyakan dasar Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalihkan bantuan dua mobil PCR tersebut.

Baca juga: Risma Marah 2 Mobil PCR Bantuan untuk Surabaya Malah Dialihkan ke Daerah Lain

 "Sangatlah disayangkan jika bantuan dua mobil laboratorium dari BNPB untuk Kota Surabaya dipindahkan tanpa mempertimbangkan skala prioritas dan aspek strategis di dalam pencegahan Covid-19 di Kota Pahlawan tersebut," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/5/2020).

Hasto berharap Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Jatim lebih bijak dalam menentukan prioritas di tiap wilayah.

Pasalnya, kata Hasto, Surabaya merupakan kota dengan penduduk terbanyak di Jatim. Selain itu, sejumlah rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 ada di Surabaya.

Selain itu, Hasto meminta setiap kebijakan tidak perlu dikaitkan dengan rivalitas politik dan menghindari ego kepemimpinan.

"PDI Perjuangan berharap agar Gubernur dan Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur dapat lebih bijak dan mampu melihat skala prioritas atas setiap kebijakannya dengan memerhatikan kepentingan rakyat, tanpa perlu menghadirkan rivalitas politik yang tidak perlu, dan harus menghindari ego kepemimpinan," ucap Hasto.

Baca juga: Marah 2 Mobil PCR Dialihkan ke Daerah Lain, Risma: Kalau Mau Boikot Jangan Gitu Caranya


Ia pun mengimbau agar seluruh pihak mengedepankan kerja sama dan musyawarah dalam penanganan Covid-19.

Hasto menegaskan kepentingan rakyat mesti menjadi prioritas.

"Dalam sutuasi yang tidak mudah seperti ini, musyawarah, gotong royong, kemanusiaan, serta keberpihakan bagi rakyat harus di kedepankan," ujar Hasto.

Diberitakan, Wali Kota Tri Rismaharini menjadwalkan tes Covid-19 bagi sejumlah warga di Surabaya pada Jumat (29/5/2020).

Namun, jadwal tes Covid-19 itu batal lantaran dua mobil laboratorium PCR dari BNPB yang diklaim Risma diperuntukkan bagi Kota Surabaya, dialihkan ke daerah lain.

Mobil PCR itu dialihkan ke Tulungagung dan Lamongan sehingga batal beroperasi di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Surabaya.

Baca juga: Saat Risma Marahi Pejabat Pemprov Jatim Soal Bantuan Mobil PCR: Saya Enggak Terima!

Risma pun marah dan menghubungi seseorang yang diduga pejabat Pemprov Jatim melalui telepon.

Halaman:


Terkini Lainnya

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com