KawalBansos.ID Terima 510 Aduan Terkait Bansos Covid-19, Terbanyak dari Jawa Barat

Kompas.com - 30/05/2020, 10:43 WIB
Warga membawa bingkisan berupa bantuan sosial dari Presiden di Cibeunying Kidul, Bandung, Jawa Barat, Senin (04/05). ANTARA FOTO/RAISAN AL FARISIWarga membawa bingkisan berupa bantuan sosial dari Presiden di Cibeunying Kidul, Bandung, Jawa Barat, Senin (04/05).

JAKARTA, KOMPAS.com - Platform KawalBansos.id telah menerima lebih dari 500 pengaduan terkait penyaluran bantuan sosial Covid-19 hingga Jumat (29/5/2020) kemarin.

Inisiator KawalBansos.ID Ari Nurcahyo mengatakan, pengaduan yang diterima telah diteruskan kepada otoritas pemerintah melalui kanal Lapor.go.id yang dikelola Kantor Staf Presiden.

"Memasuki pekan kedua, KawalBansos.ID sudah menerima lebih dari 500 laporan pengaduan dari warga dan sudah diteruskan melalui kanal lapor.go.id," kata Ari dalam siaran pers, Jumat.

Baca juga: Menko PMK Sebut Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Jawa Barat Mencapai 80 Persen

Berdasarkan data yang dirilis KawalBansos.id, sebanyak 510 pengaduan telah diterima selama periode 17 hingga 29 Mei 2020. 

Selain jumlah laporan yang meningkat, cakupan aduan yang diterima KawalBansos.ID juga meluas dari semula 20 provinsi menjadi 24 provinsi dengan total 125 kota/kabupaten.

Data menunjukkan pengaduan terbanyak berasal dari Provinsi Jawa Barat, yakni sebanyak 143 pengaduan.

Kemudian, DKI Jakarta dengan 68 pengaduan dan  Jawa Tengah dengan 58 pengaduan.

Baca juga: Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

Koordinator Data dan Pelaporan KawalBansos.ID Latu Tripurantoko menekankan, pihaknya konsisten untuk mendukung implementasi kebijakan sistem pelaporan satu pintu.

Dalam hal ini menginduk pada lapor.go.id yang dikelola Kantor Staf Presiden (KSP), KemenPAN-RB, dan Ombudsman RI.

Namun, ia menyoroti fakta bahwa ketika pengelola lapor.go.id menindaklanjuti laporan dan meneruskannya pada pihak lain, seperti Dinas Sosial atau Pemda, tindaklanjutnya tidak dilaporkan kembali di lapor.go.id.

Baca juga: Ombudsman Banten Terima 105 Aduan Bansos Covid-19, dari Pungli hingga Pemakaian Data Lama

"Jadi kita tidak tahu pasti apakah laporan yang sudah disampaikan oleh KawalBansos.ID dan kemudian mendapatkan status selesai itu benar-benar sudah diproses, atau hanya jawaban normatif saja," ujar Latu.

Jaringan Relawan KawalBansos.ID dari Duta Remaja Indonesia Keni Novandri Saputra menambahkan, hingga hari ini masyarakat masih belum mengerti benar perihal kriteria-kriteria yang menjadikan ukuran seseorang bisa menerima bantuan atau tidak.

"Temuan paling besar di lapangan ya masih seputar itu, tentang apakah mereka berhak menerima atau tidak bantuan sosial itu, dan juga masih tentang tumpang tindihnya data," kata Keni.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Nasional
Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Nasional
Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Nasional
Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Nasional
Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Nasional
Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Nasional
Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Nasional
4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

Nasional
Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Nasional
Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Nasional
Menlu AS Mike Pompeo Kunjungi Indonesia Pekan Depan

Menlu AS Mike Pompeo Kunjungi Indonesia Pekan Depan

Nasional
Dukung Gerakan Mahasiswa-Buruh, Fadli Zon: Parlemen Tak Mampu Lagi Kontrol Pemerintah

Dukung Gerakan Mahasiswa-Buruh, Fadli Zon: Parlemen Tak Mampu Lagi Kontrol Pemerintah

Nasional
Jumat Besok, Polri Panggil Ketua Komite Eksekutif KAMI sebagai Saksi

Jumat Besok, Polri Panggil Ketua Komite Eksekutif KAMI sebagai Saksi

Nasional
KPK Tetapkan Dirut PT PAL Budiman Saleh sebagai Tersangka Kasus PT Dirgantara Indonesia

KPK Tetapkan Dirut PT PAL Budiman Saleh sebagai Tersangka Kasus PT Dirgantara Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X