Bela Risma soal Mobil PCR, PDI-P Berharap Khofifah Lebih Bijak Tentukan Prioritas

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen PDIP-P Hasto Kristiyanto menanggapi protes Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini terkait dua mobil PCR dari BNPB yang dialihkan ke daerah lain oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur.

Kepala daerah sekaligus Ketua DPP PDI-P bidang Kebudayaan itu naik pitam, sebab sedianya kedua mobil PCR diperbantukan khusus untuk Kota Surabaya.

Hasto pun mempertanyakan dasar Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalihkan bantuan dua mobil PCR tersebut.

 "Sangatlah disayangkan jika bantuan dua mobil laboratorium dari BNPB untuk Kota Surabaya dipindahkan tanpa mempertimbangkan skala prioritas dan aspek strategis di dalam pencegahan Covid-19 di Kota Pahlawan tersebut," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/5/2020).

Hasto berharap Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Jatim lebih bijak dalam menentukan prioritas di tiap wilayah.

Pasalnya, kata Hasto, Surabaya merupakan kota dengan penduduk terbanyak di Jatim. Selain itu, sejumlah rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 ada di Surabaya.

Selain itu, Hasto meminta setiap kebijakan tidak perlu dikaitkan dengan rivalitas politik dan menghindari ego kepemimpinan.

"PDI Perjuangan berharap agar Gubernur dan Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur dapat lebih bijak dan mampu melihat skala prioritas atas setiap kebijakannya dengan memerhatikan kepentingan rakyat, tanpa perlu menghadirkan rivalitas politik yang tidak perlu, dan harus menghindari ego kepemimpinan," ucap Hasto.

Ia pun mengimbau agar seluruh pihak mengedepankan kerja sama dan musyawarah dalam penanganan Covid-19.

Hasto menegaskan kepentingan rakyat mesti menjadi prioritas.

"Dalam sutuasi yang tidak mudah seperti ini, musyawarah, gotong royong, kemanusiaan, serta keberpihakan bagi rakyat harus di kedepankan," ujar Hasto.

Diberitakan, Wali Kota Tri Rismaharini menjadwalkan tes Covid-19 bagi sejumlah warga di Surabaya pada Jumat (29/5/2020).

Namun, jadwal tes Covid-19 itu batal lantaran dua mobil laboratorium PCR dari BNPB yang diklaim Risma diperuntukkan bagi Kota Surabaya, dialihkan ke daerah lain.

Mobil PCR itu dialihkan ke Tulungagung dan Lamongan sehingga batal beroperasi di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Surabaya.

Risma pun marah dan menghubungi seseorang yang diduga pejabat Pemprov Jatim melalui telepon.

"Saya dapat (chat) WhatsApp Pak Doni Monardo (Ketua Gugus Tugas Percepatanan Penanganan Covid-19) kalau (mobil laboratorium) itu untuk Surabaya. Apa-apaan ini, kalau mau boikot jangan gitu caranya. Saya akan ngomong ini ke semua orang," kata Risma.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Suban Wahyudiono mengatakan juga telah berkirim surat kepada BNPB tanggal 11 Mei 2020 terkait permohonan bantuan 15 mesin PCR.

Suban pun menjelaskan mengapa mobil PCR itu perlu ditempatkan di Tulungagung. Menurutnya, Tulungagung merupakan wilayah yang lebih membutuhkan tes PCR Covid-19.

"Sesuai statement kepala BNPB, mobil laboratorium dioperasikan di daerah-daerah di Jawa Timur yang membutuhkan tes swab," kata dia.

"Mengapa hari ini mobil berada di Tulungagung, karena di daerah tersebut, jumlah PDP tertinggi kedua di Jatim sebanyak 588 PDP. Bahkan, di Tulungagung, 172 PDP meninggal dunia," lanjut Suban.

Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur Joni Wahyuhadi kemudian menyampaikan bahwa pihaknya segera menjadwalkan dua unit mobil laboratorium PCR siaga di Surabaya, Sabtu (30/5/2020) ini.

Adapun lokasi yang dipilih untuk operasi mobil laboratorium PCR adalah RSUD dr Soewandhie. Rumah Sakit Husada Utama, dan Kampung Tangguh di Kecamatan Rungkut Surabaya.

Joni mengatakan kekisruhan dan saling klaim mobil PCR itu diakibatkan adanya miskomunikasi.

"Kemarin sore sebelum mobil diberangkatkan ke Lamongan dan Tulungagung, tim sudah menganalisa tentang kebutuhan PCR. Ada juga dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya, namun yang bersangkutan tidak menyampaikan permintaan swab di Surabaya," kata Joni.