Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendes: 23.963 Desa Telah Salurkan BLT Dana Desa ke 2,4 Juta Warga Miskin

Kompas.com - 21/05/2020, 17:14 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, hingga Kamis (21/5/2020), sebanyak 23.963 desa telah menyalurkan bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa (BLT Dana Desa).

Menurut dia, sejak Rabu (20/5/2020), terjadi lonjakan penyaluran BLT Dana Desa oleh 7.496 desa.

"Sebanyak 23.963 desa sudah menyalurkan BLTDD. Angka ini mencakup 43 persen desa yang sudah mendapat dana desa," kata Abdul melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (21/5/2020).

Baca juga: Menko PMK Ingatkan BLT Dana Desa Jangan Diselewengkan

Dengan angka penyaluran BLT Dana Desa tersebut, tercatat 2.469.025 keluarga miskin telah menerima bantuan.

Jumlah itu baru mencapai 30 persen dari target 12 juta keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa.

Abdul mengatakan, terhitung sejak Rabu (20/5/2020) hingga hari ini, terjadi kenailan penerima sebesar 815.345 keluarga miskin.

"Nilai dana desa yang disalurkan kepada warga mencapai Rp 1.481.415.000.000. Nilai ini naik Rp 489.207.000.000 daripada hari sebelumnya," terangnya.

Menurut Abdul, saat ini ada 55.260 desa yang sudah mendapatkan dana desa di rekening kas desa. Artinya, desa-desa tersebut siap menyalurkan BLT Dana Desa.

Adapun dana desa bagi 5.437 desa masih diproses di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat.

“Ini juga segera tersalur ke rekening kas desa,” ujar Abdul.

Menurut catatan Kemendes, provinsi yang telah menyalurkan BLT Dana Desa tertinggi ialah Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Bali, DI Yogyakarta, dan Sulawesi Tenggara.

Sementara itu, provinsi yang paling rendah dalam persentase penyaluran BLT Dana Desa secara berturut-turut yaitu Banten, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Papua, dan Maluku Utara.

Untuk diketahui, terdapat empat tahapan penyaluran BLT Dana Desa. Pertama, pendataan keluarga miskin.

Diikuti dengan musyawarah desa khusus untuk menetapkan daftar penerima BLT Dana Desa. Lalu pengesahan bupati terhadap daftar usulan desa tersebut, dan diakhiri penyaluran BLT Dana Desa.

Baca juga: Pencairan BLT Dana Desa Terhambat Pengesahan Kepala Daerah

Hingga hari ini, ada 62.063 desa yang sudah melakukan pendataan keluarga miskin. Angka ini naik 3.690 desa dari hari sebelumnya.

Kemudian, yang sudah melaksanakan musyawarah desa khusus sebanyak 54.451 desa, atau 99 persen dari desa yang sudah mendapat dana desa.

Angka ini juga mengalami kenaikan 5.332 desa dibandingkan hari sebelumnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com