Menko PMK Ingatkan BLT Dana Desa Jangan Diselewengkan

Kompas.com - 19/05/2020, 12:32 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat meninjau bansos presiden (Banpres) di Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/5/2020). KOMPAS.COM/AFDHALUL IKHSANMenteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat meninjau bansos presiden (Banpres) di Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/5/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengingatkan agar pembagian bantuan langsung tunai ( BLT) dana desa tidak terjadi penyelewengan.

"Waspadai juga terjadi moral hazard di lapangan saat penyaluran BLT dana desa," ujar Muhadjir dikutip dari siaran pers, Selasa (19/5/2020).

Ia mengatakan, segala persoalan dalam penyaluran BLT dana desa harus diatasi dengan baik.

Baca juga: Pencairan BLT Dana Desa Terhambat Pengesahan Kepala Daerah

Harus ada prioritas yang ditetapkan. Utamanya untuk masyarakat yang berada di wilayah 3T (terpinggir, terdepan, terluar).

"Pemerintah terus berupaya membantu masyarakat rentan dan terdampak sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19 dengan jaring pengaman sosial (JPS)," ujar Muhadjir.

Hal tersebut dilakukan pemerintah agar daya konsumsi domestik masyarakat kelas bawah tetap terjaga.

Salah satu bentuk JPS adalah BLT dana desa yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp 600.000 setiap bulan selama tiga bulan, dimulai sejak April 2020.

Baca juga: Jokowi: Baru 15 Persen BLT Desa Tersalurkan untuk Masyarakat

Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar menambahkan, saat ini dana desa sudah tersalur di 12.829 desa atau 24 persen dari total jumlah desa yang ditargetkan.

Ia mengatakan, dana desa telah tersalur ke rekening kas desa (RKD) sebesar Rp 20,8 triliun untuk 53.156 desa atau sebanyak 87 persen.

Selain itu, sebanyak 33.345 atau 63 persen desa telah menetapkan calon keluarga penerima manfaat dan melaksanakan musyarawah desa khusus.

"Kami telah melakukan sejumlah langkah untuk percepatan penyaluran dana desa," kata dia.

Baca juga: Baru 12.829 Desa yang Telah Mencairkan BLT Dana Desa

Antara lain dengan menugaskan seluruh pendamping tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional untuk memantau serta melaporkan secara rutin proses percepatan penyaluran tersebut.

Pihaknya juga telah bersurat kepada bupati/walikota untuk melakukan percepatan penyaluran BLT dana desa di daerah mereka.

Termasuk menerbitkan Instruksi Menteri Desa tertanggal 15 Mei 2020 yang menekankan agar BLT dapat disalurkan tanpa menunggu pengesahan dari bupati/walikota.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Nasional
Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Nasional
Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Nasional
Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Nasional
Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Nasional
Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Nasional
Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Nasional
KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

Nasional
Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

Nasional
Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Nasional
Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Nasional
Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X