Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar Pranowo: Bantuan Pemerintah Tak Akan Cukup, Jangan Berharap Berlebihan

Kompas.com - 20/05/2020, 19:56 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta masyarakat tak berharap berlebihan pada pemerintah dalam hal pemberian bantuan penanganan pandemi Covid-19.

Menurut Ganjar, bantuan yang diberikan pemerintah tidak akan pernah cukup.

"Saya itu sampaikan kepada masyarakat kok, bantuan pemerintah itu nanti tidak akan cukup. Itu saya pastikan. Jadi Anda jangan terlalu berharap berlebihan pada pemerintah," kata Ganjar dalam sebuah diskusi yang digelar secara daring, Rabu (20/5/2020).

"Maka kalau kemudian Anda berharap berlebihan bantuan dari pemerintah menyasar Anda semuanya, itu nanti Anda kecewa," lanjutnya.

Baca juga: Ganjar Pranowo Sebut Kemungkinan Wonosobo Terapkan PSBB

Supaya tak sepenuhnya bergantung pada pemerintah, Ganjar telah menginisasi gerakan "Jogo Tonggo".

Gerakan ini dibentuk dalam rangka membangun kekuatan komunitas yang ada di lingkungan kecil, untuk bersama-sama menanggulangi pandemi Covid-19.

Ganjar mengatakan, dirinya berupaya membentuk komunikasi bottom-up melalui gerakan ini.

"Start it from the end. End-nya itu apa, sudah ada gotong royong, lembaga musyawarah masyarakat adat, kemudian ada ibu-ibu PKK, dasawisma, ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, pendamping desa, karang taruna, TNI, Polri, ada semua di situ," ucap Ganjar.

Ganjar mencontohkan, dengan konsep Jogo Tonggo ini, ada desa di Jawa Tengah yang telah membangun "lumbung pangan" untuk menjakin terpenuhinya kebutuhan masyarakat desa tersebut.

Di desa itu, bantuan yang diterima dari pemerintah dikumpulkan terlebih dahulu ke lumbung pangan, untuk kemudian dibagikan secara merata ke para warga.

Baca juga: Ganjar Prediksi Pemudik ke Jawa Tengah Akan Mencapai 1 Juta Saat Lebaran

Jika terjadi kekurangan, para donatur lokal Jogo Tonggo bakal memberikan bantuan tambahan.

Hal ini, kata Ganjar, efektif untuk menggerakkan seluruh masyarakat menangani pandemi.

"Sehingga yang kurang nggak usah nangis, Anda nggak usah marah-marah, Anda minta di sini," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com